Koropak.co.id-Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto mengatakan, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan membuka nomor khusus pengaduan masyarakat atau call center, untuk mempermudah akses masyarakat miskin mendapat pelayanan kesehatan.
“Kita permudah akses masyarakat dengan membuka call center yang akan terhubung langsung secara lintas sektoral bidang kesehatan di Pemkab Tasikmalaya. Tahun ini mudah-mudahan seluruh infrastrukturnya sudah siap. Kami hanya butuh Rp 3,5 miliar untuk itu,” kata Wabup seusai acara peresmian Gedung Kantor Kepala Desa Banyurasa Kecamatan Sukahening, Kamis (1/3/2018).
Menurutnya, program tersebut dinamai dengan sistem penanganan darurat kesehatan 24 jam yang disentralkan di Dinas Kesehatan. “Masyarakat kapanpun dan di manapun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya cukup memijit empat angka. Pemda akan langsung menjemput dan menangani masyarakat tanpa terlebih dahulu si yang bersangkutan diribetkan dengan urusan administrasi dan kelengkapan tektek bengek lainnya. Tangani pasien dengan cepat, urusan administrasi menyusul,” papar Wabup.
Menurutnya, program tersebut merupakan program yang terintegrasi dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini ditangani oleh Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK). “UPCPK hanya satu-satunya dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya di Indonesia,” ucapnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, menjadi bidikan utama yang akan digenjot dalam waktu dekat ini.
“Sungguh miris jika melihat data kemiskinan dan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Untuk soal kesehatan, baru 16 desa dari 351 desa yang telah bebas buang air besar. Di saat daerah lain sudah berbicara index kebahagiaan, Kabupaten Tasikmalaya masih disibukkan dengan urusan kakus,” terang Wabup.
Masih persoalan kesehatan, angka harapan hidup baru mencapai 69 dari target Jawa Barat sebesar 74. Angka Kematian Ibu (AKI) berada pada posisi ke-7 dan Angka Kematian Bayi (AKB) ke-4 se Jawa Barat. “
Belum lagi permasalahan bayi stunting (bayi pendek/kerdil) akibat gizi buruk yang mengakibatkan ketidaknormalan pertumbuhan otak dan munculnya rentan penyakit defeneratif. “Di Kabupaten Tasikmalaya ini ada 10 desa di 6 kecamatan yang kondisinya masih sangat menyedihkan. Kabupaten Tasikmalaya ini termasuk 100 kota/kabupaten di Indonesia yang diprioritaskan program penangan bayi stunting. Miris bukan? bayangkan bagaimana generasi seperti apa yang akan lahir nanti di kabupaten ini. Itulah gambaran kondisi Kabupaten Tasikmalaya saat ini,” paparnya.
Dalam catatan lain menyebutkan, penderita cacing Vilariasis di Kabupaten Tasikmalaya, terdata sebanyak 66 orang dan orang dengan HIV/Aids sebanyak 294 orang.
“Kalo angka tersebut dikalikan dengan standar career WHO, dimana setiap 1 orang dari mereka yang terdata, ada 100 orang lain tetangganya yang career (pembawa/sudah tertular tapi masih inkubasi), maka jumlahnya puluhan hingga ratusan ribu. Belum lagi soal penderita TBC yang terus bertambah hingga 1.200 orang per tahun. Sedangkan anggaran untuk masing-masing penyakit itu hanya Rp 100 juta untuk 351 desa,” tuturnya.
Beda banget dengan proyek alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan yang begitu besar, juga proyek untuk pengadaan alat peraga sekolah di Dinas Pendidikan atau hotmix di Dinas PUPR, padahal jalan itu hanya mendongkrak ekonomi kurang dari 2%. “Inilah tantangan berat Pemerintah yang mau tidak mau harus dan “kudu” bisa diselesaikan,” ucap Wabup.
Menurutnya, akar permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya ini adalah akibat pembuatan kebijakan publik yang project oriented/program follow money. “Mulai saat ini. saya akan merubah pola secara mendasar dengan prinsip no prorgam no money, alias anggaran berbasis program. Kita mulai dari sistem,” ujarnya.
