Wabup: Kita Berada Saat Ini Bukan Waktu Lalu
Koropak.co.id – Wakil Bupati Tasikmalaya, H Ade Sugianto mengakui, ada sederet pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Tasikmalaya dan tidak sejalan dengan RPJMD, akibat kelemahan pada saat perencanaan. Salah satunya karena kurang banyaknya indikator-indikator yang disertakan.
“Ya walau bagaimanapun itu kelemahan yang tidak harus diratapi. Tetapi sepatutnya pengalaman itu menjadi energi kita untuk berubah sebagaimana prinsip dalam ibadah, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kita berada pada saat Ini bukan saat itu. Jadi, mari bersama-sama bergerak ke depan,” kata Wabup kepada “Koropak”, Sabtu (10/3/2018).
Menurutnya, agenda saat ini Pemkab Tasikmalaya sedang fokus menginventarisasi seluruh program yang sudah tercatat dalam perencanaan.
“RPJMD hari ini, kita coba selaraskan, lebih difokuskan dan disinergiskan dengan kebijakan pusat. Konsekuensinya tentu saja ada program-program yang harus diperbaiki dan dipertajam agar senyawa dengan ruh RPJMD dan agar kinerja pegawai lebih baik,” ucapnya.
Dikatakan, melalui upaya inventarisasi ini, akan terlacak mana program yang sudah baik, untuk lebih didorong sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian mana yang kira-kira belum fokus, maka akan lebih difokuskan. Tetapi juga akan ada program-program yang harus dihilangkan karena tidak mungkin dilaksanakan.
“Apakah karena secara teknis administrasi yang tidak tepat atau karena tujuannya tidak sesuai dengan RPJMD kita hari ini,” ucapnya.
Baca pula : Pengajuan Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Prinsipnya tambah Wabup, bukan budget audit tetapi performance audit. Maksudnya, tidak condong kepada adanya proyek. “Proyeknya habis, dan secara administrasinya sudah benar, tetapi performanya rusak dan jongklok, maka ini yang harus kita hindari,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Tim Budgeting Movement (TBM) Kabupaten Tasikmalaya, Opay Hambali menghimbau agar pihak eksekutif dalam upaya inventarisasi program-program itu, melibatkan pihak legislatif. Sehingga banyak sentuhan-sentuhan yang berwarna serta untuk meminimalisir kesan di akhir, jika legislatif dianggap tidak ada. Sekalipun pada akhirnya penetapan suatu kebijakan itu pasti menjadi keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Saya secara pribadi tidak berharap, ada bantahan-bantahan atau cerita ketidaktahuan dari pihak DPRD, manakala suatu ketika ditemukan ada pembangunan yang bermasalah. Salah satu contoh yang masih hangat adalah proyek Dermaga Kaca senilai 2,1 milyar atau proyek Islamic Center.
Apa benar DPRD tidak dilibatkan? lantas dimana DPRD sebagai fungsi budgetingnya? Kemudian dimana posisi DPRD saat penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) menjadi Peraturan Daerah (Perda)? ujarnya.*
Baca pula : Kepolisian Dan Pemkab Tasikmalaya Jalin MoU
