koropak.co.id – Mantan Bupati Tasikmalaya, Dr.H. Tatang Farhanul Hakim mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh Wakil Bupati Tasikmalaya hanya beda judul. Istilah halaqoh dengan kumpulan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), pada dasarnya sama-sama bertujuan menjaring aspirasi, menampung ide atau gagasan serta masukan masyarakat sebelum pemerintah mengambil kebijakan strategis.
“Sepuluh tahun saya memimpin Tasikmalaya dan memprioritaskan musrenbang dalam rangka menjaring aspirasi alim ulama, dan masyarakat umumnya. Minimal dua kali dalam setahun. Tidak sebatas menjaring aspirasi, pertemuan itu juga dilakukan dalam rangka menetapkan sekala prioritas untuk mensiasati keterbatasan anggaran. Hasilnya, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak banyak melenceng dari apa yang diharapkan masyarakat,” tutur TFH kepada Koropak.co.id, Selasa (10/4/2018).
Bahkan menurutnya, penjaringan aspirasi tidak sebatas dilakukan melalui musrenbang. Dirinya lebih banyak “UI” alias uncag incig teu cicing dan terjun langsung ke masyarakat menjalin komunikasi bahkan sampai menginap di rumah rakyat. Merangkul dan merajut silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Tidak ada istilah pencitraan, dulu kita lakukan itu untuk menampung berbagai informasi dan keluhan masyarakat secara riil. Kita jawab melalui program-program yang fokus dan terarah. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Wajar jika rakyat bertanya kemana bupati dan wakil bupatinya,” ujar dia
Halaqoh yang digelar pemerintah, sekalipun dapat dikatakan terlambat, tetapi paling tidak, gairah pemerintahan mulai menggeliat dan gaungnya mulai terdengar di masyarakat.
“Saya mendukung acara seperti itu, agar terus dapat dilakukan. Dengarkan keluhan dan harapan masyarakat secara total. Evaluasi apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan untuk rakyat. Pemerintah sebagai pemegang amanah baik secara lembaga maupun pribadi sejatinya menjadi solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat bukan diam dan menikmati fasilitas serta kemewahan,” tuturnya.
Baca pula : Halaqoh Tampung Aspirasi Ulama
Menurutnya, enam tahun terakhir ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah, relatif tidak menyentuh kebutuhan umum. Salah satu contoh, kebijakan pembangunan jalan hotmix yang tidak populer dengan pola dibagi rata-rata 1 kilo meter dengan kualitas hotmix yang jelek. Tujuh bulan sudah bolong-bolong bahkan ada yang baru berusia tiga bulan sudah rusak seperti di wilayah Pancatengah.
“Pola yang kita terapkan dulu adalah membangun jalan hotmix per jalur dengan kualitas hotmix yang baik berdasar uji laboratorium. Dan pembayaran setiap proyek kita lakukan atas dasar rekomendasi dari dua lembaga yakni Inspektorat dan DPRD ,” ucapnya.
Ditambahkan TFH, sejak ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya religius Islami sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pada awal kepemimpinannya sampai dengan periode kedua pemerintahan Uu-Ade ini, belum menginjak 25 tahun dan belum tentu tercapai.
“Maka saran saya adalah, pemerintah saat ini tinggal melanjutkan dan memantapkan religius Islami di Kabupaten Tasikmalaya. Tak perlu susah-susah merubahnya,” pungkasnya.*
Penulis : Farhan
