Koropak.co.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid menegaskan perlunya transformasi aset publik menjadi aset masyarakat sipil untuk mengembangkan budaya Indonesia.
Dalam diskusi publik di M Bloc Space, Jakarta, Farid mengungkapkan bahwa banyak aset budaya seperti perpustakaan, museum, taman budaya, dan arsip yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita memiliki 178 ribu perpustakaan hingga tingkat desa, namun banyak dari aset ini masih underutilized. Kita perlu mengubahnya menjadi civic assets yang benar-benar berguna untuk kepentingan kebudayaan,” jelas Farid.
Menurut Farid, jika aset publik dimaksimalkan, maka budaya akan lebih melekat pada masyarakat daerah. Ia membayangkan pahlawan daerah dijadikan tema drama tahunan yang melibatkan audisi untuk bintang lokal, menjadikannya acara penting di setiap kabupaten atau kota.
“Bayangkan jika ada acara tahunan di setiap daerah yang menjadi tontonan utama, ini bisa menciptakan ikatan yang kuat dengan sejarah dan budaya lokal,” tambahnya.
Farid juga menekankan pentingnya adanya konsolidasi sumber daya untuk membangun narasi kebudayaan yang lebih kuat. Ia berpendapat bahwa jika Indonesia dapat mengintegrasikan semua sumber daya dan energi, maka kemajuan dalam bidang kebudayaan akan lebih cepat tercapai.
Baca: Kemendikbudristek Usulkan Regulasi Jaminan Sosial untuk Pelaku Budaya
“Kita punya banyak orang hebat, jadi penting untuk menyatukan semua usaha dan membangun narasi yang menyatu dengan kekayaan alam kita,” ucapnya.
Dalam konteks ini, Farid memandang bahwa pembentukan Kementerian Kebudayaan pada periode pemerintahan mendatang harus menjadi langkah awal dalam mewujudkan perubahan tersebut.
“Transformasi pertama yang harus dilakukan adalah membangun narasi kebudayaan yang lebih kuat. Kita memiliki 206 pahlawan nasional, tetapi seberapa banyak yang benar-benar dikenal oleh publik? Ini perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Farid juga mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek, seperti Pekan Kebudayaan Nasional dan Festival Indonesia Bertutur, yang telah menampilkan pertunjukan berkualitas tinggi dari para seniman.
Namun, ia menekankan bahwa perubahan ini memerlukan kemauan politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan. “Ketersediaan ruang publik atau civic assets memerlukan dukungan politik yang solid. Kita harus mempertemukan keanekaragaman budaya dengan keanekaragaman hayati untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” tutupnya.
Baca juga: Kemendikbudristek Menargetkan “100 Korea” dalam Lima Tahun
