Disbun Jabar Ambil Langkah Sosialisasi
Koropak.co.id – Perkebunan memiliki fungsi sosial, dimana perkebunan menjadi sektor penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, sekaligus mencegah terjadinya urbanisasi. Namun ada dampak dari tidak berjalannya fungsi sosial perkebunan tersebut dari berbagai faktor, salah satunya adalah adanya tindakan-tindakan melawan atau melanggar hukum yang terjadi di perkebunan berupa tindakan maupun kekerasan fisik yang dialami oleh masyarakat perkebunan.
Fenomena maraknya tindakan kekerasan di lingkungan perkebunan terasa pada saat ekonomi semakin sulit dan angka kesenjangan semakin tinggi. Akibatnya, kelompok masyarakat tertentu mulai mencari cara untuk mendapatkan tujuannya melalui jalan pintas, biasanya melalui pemerasan, pelecehan atau tindakan fisik yang mengarah pada tindakan kriminal.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat menggelar acara sosialisasi Jabar Tolak Kekerasan, yang mengangkat tema “Kekerasan di Lingkungan Perkebunan”, di Grand Tjokro Hotel Jl. Cihampelas No. 211-217 Bandung, Selasa (05/12/2017). Selain dihadiri pejabat struktural, fungsional dan pegawai lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, acara ini juga diikuti oleh kepala OPD/Bidang dari 21 OPD Kabupaten/Kota yang menangani bidang perkebunan, para Perkebunan Besar Swasta (PBS), serta Perkebunan Besar Negara (PBN) di Jawa Barat.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Arief Santosa menyadari bahwa adanya P2TP2A sebagai institusi yang menangani berbagai kasus kekerasan dan human trafficking, namun tidak menjadikan masyarakat bergantung sepenuhnya pada P2TP2A. Masyarakat harus turut berperan aktif sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.
“P2TP2A adalah sebuah institusi, tapi bukan berarti bahwa kita sepenuhnya 100% menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga itu. (P2TP2A) Itu adalah sebagai alternatif terakhir, tetapi benteng pertahanan pertama adalah kita sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial yang terdidik,” pungkas Arief saat membuka kegiatan sosialisasi.
Arief bahkan menghitung, sejak berdiri tahun 2010 lalu, P2TP2A Jawa Barat berusia sekitar 2.500 hari, dan telah menangani lebih dari 1.500 kasus. Itu berarti setiap hampir satu setengah hari P2TP2A menangani 1 kasus. “Dengan melihat data dan fakta seperti itu tentunya kita agak miris. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi peringatan bagi kita semuanya, bahkan kita wajib melakukan bimbingan atau menginformasikan (kepada masyarakat banyak di lingkungan perkebunan),” katanya.
Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan tidak menampik adanya hal-hal yang bisa dikategorikan pada tindakan kekerasan oleh pihak perkebunan. Menurutnya, ada lima hal yang harus diperhatikan oleh pihak perkebunan terhadap para pekerjanya, antara lain tidak adanya dokumentasi perikatan kerja antara buruh dengan perkebunan, masifnya buruh harian lepas dan buruh kontrak tanpa jaminan tertulis, upah murah berbasis target kerja, minimnya perlindungan dan keselamatan kerja, serta penggunaan buruh usia anak.
Di luar hal tersebut, Netty menekankan agar pihak perkebunan lebih terfokus pada pencegahan terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan di lingkungan perkebunan. Selain memaparkan mengenai pengalihan pola asuh pada anak yang menjadi akar dari kekerasan, Netty juga menghimbau pada seluruh pegawai di lingkungan perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan (social awareness) di tempatnya bekerja. Seluruh pegawai perkebunan harus mengenali adanya tanda-tanda tindak kekerasan dan mengambil langkah yang tepat untuk penanganannya.
“Saya tidak ingin ada orang-orang yang bergerombol di perkebunan di pojok mana merencanakan kejahatan, saya tidak ingin ada anak perempuan yang berjalan pulang sekolah melintasi perkebunan menjadi sasaran predator seksual,” ungkap Netty.
“Mari kita sama-sama jaga lingkungan kerja kita, lingkungan perkebunan kita, menjadi perkebunan yang produktif dari sisi komoditi, lingkungan yang aman dan ramah buat anggota masyarakat khususnya perempuan dan anak, sehingga dengan cara itu kita bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat untuk semua kalangan tanpa terkecuali,” sambungnya.
Netty berharap, kegiatan sosialisasi ini bermanfaat untuk membangun lingkungan kerja, khususnya di perkebunan, yang ramah dan layak untuk masyarakat khususnya perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban. Netty pun inginkan seluruh peserta sosialisasi menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat di lingkungan perkebunan terkait bahaya tanda-tanda tindak kekerasan.
“Tujuan sosialisasi ini ada dua. Korban tertangani, masyarakat tercegah. Jangan sampai masyarakat tahu apa itu kekerasan setelah menjadi korban,” tukas Netty.
