Koropak.co.id.- Berkaca dari debat publik kedua di Balairung Universitas Indonesia Depok beberapa waktu yang lalu, pihak penyelenggara debat Publik ke-3 pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang direncanakan dihelat di Grand Ballroom Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Bandung, Jumat (22/6/2018) nanti, diharapkan bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada acara debat tersebut.
Pihak penyelenggara juga dituntut membenahi beberapa hal yang dianggap kurang sehingga penyelenggaraan debat ke-3 nanti lebih berpeforma dan berkualitas.
Hal itu mengemuka dalam rapat persiapan debat publik ke-3 Paslon di Ruang Rapat Pleno KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Senin (18/6/2018).
Rapat tersebut dihadiri para Komisioner dan Sekretaris KPU Jabar, Waasintel Kodam III Siliwangi, Letkol Kav. Sindu Hanggara, perwakilan Kabinda Jabar Mayor Infantri Sajidin Riswandi, perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, perwakilan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat Kamarul Bahri, dan perwakilan Kominda, Etika.
Baca pula :
– Debat Publik Ke-3 Pilgub Jabar
– Hasil Debat Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jabar
Menurut Komisioner KPU Jabar Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna, upaya antisipasi itu antara lain dilakukan melalui kerjasama yang lebih intensif dengan jajaran Polda dan Satpol PP. “Selain itu, juga mengurangi aktivitas yang mungkin bisa menimbulkan masalah,” ujarnya.
Pemikiran itu diterjemahkan Teppy Darmawan, Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar. Menurutnya, proses debat dirancang lebih tertib. Salah satunya adalah penunjukan tempat sesuai rekomendasi Kapolda Jabar.
Baca pula : Pilgub Jabar Tahap Kampanye Sangat Strategis
“Para pendukung pun dibatasi hanya 50 orang untuk setiap Paslon. Semuanya berjumlah 200 dan ditambah 200 undangan KPU sehingga totalnya 400 orang”, paparnya.
Begitu pula acaranya disederhanakan. “Tidak ada head to head. Pokoknya para Paslon dihindarkan saling berhadapan,” tandasnya sembari menambahkan, para pendukung tidak diperkenankan membawa apapun selain pakaian yang dipakai.
Sementara itu perwakilan Kabinda, Waasintel Kodam III Siliwangi, dan Bawaslu mengingatkan perlunya MoU atau kesepakatan para Paslon, Bawaslu dan KPU untuk melaksanakan debat damai. Upaya ini diperlukan agar tidak lagi terjadi masalah seperti di UI.
Baca pula : Debat Kedua Pilgub Jabar
Aturan main pun kata dia, harus dibuat secara jelas termasuk sanksi, agar jangan sampai ada provokasi yang berdampak luas. Apalagi dampaknya bukan hanya di lokasi debat, tetapi juga bisa meluas di luar.
Sementara itu, Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Disebutkannya, debat publik harus menjadi wajah Jawa Barat yang mencerminkan filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh. “Tontonan ini harus menjadi tuntunan,” ujarnya.*
Baca pula : 3 Hal Penting Di Pemungutan Suara
