Konsultasi ke DPR-RI
DPRD Kabupaten Bandung Barat yang hadir bersama dengan masyarakat Kabupaten Bandung Barat berkonsultasi ke Komisi V DPR-RI guna menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait masalah ganti rugi bangunan akibat terkena proyek pembangunan kereta api cepat.
Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban proyek kereta api cepat merasa khawatir karena ada isu yang berkembang bahwa bangunan rumah akan segera dirubuhkan. Hal itu disebabkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) merasa sebagai pemilik atas lahan tempat berdirinya bangunan masyarakat tersebut.
Rombongan DPRD Kabupaten Bandung Barat diterima secara langsung oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis. Dikatakan Far, pihaknya akan menyampaikan hasil pikiran, pandangan, dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Kami akan menyampaikan hasil pikiran, pandangan, dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang hadir dalam rapat internal Komisi V DPR-RI ini. Saya akan menyampaikannya kepada seluruh anggota Komisi V DPR-RI, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Pimpinan DPR, untuk dapat mengetahui tindak lanjut apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil internal kami,” ucap Fary.
Fary mengatakan, ada berbagai opsi langkah yang mungkin bisa dilakukan, misalnya dengan memanggil mitra kerja Komisi V yakni Kementerian Perhubungan, atau berkunjung langsung bersama mitra kerja untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan.
“Bisa juga kita melakukan rapat gabungan dengan Komisi VI DPR yang membidangi tentang BUMN, karena hal ini berkaitan dengan administrasi dan manajemen keuangan PT. Kereta Api Indonesia. Kami akan secepatnya memberikan informasi mengenai keputusan terkait langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya kepada Pimpinan DPRD kabupaten Bandung Barat,” ujarnya.
Fary menambahkan dengan kedatangan rombongan masyarakat Kabupaten Bandung Barat bersama jajaran DPRD Kabupaten Bandung Barat, maka sudah menjadi bagian dari perjuangan bersama.
“Oleh karena itu, kami meminta beberapa catatan yang berkaitan dengan pendataan dari keluarga yang menjadi korban proyek tersebut, untuk dijadikan referensi oleh Komisi V DPR dalam melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh DPRD dan masyarakat Bandung Barat,” tutur Fary.(Koropak)***
