Pembangunan RKB Program Prioritas Bidang Pendidikan
BANDUNG, (KOROPAK),– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meresmikan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 9 Kota Bandung di Kampus SMA Negeri 9 Kota Bandung, Jalan Suparmin Nomor 1A, Kota Bandung, Rabu (3/1/2018). Ada enam RKB dan lima ruang kelas diperbaiki. Dua di antara RKB tersebut berasal dari dana CSR Bank BJB.
Dijelaskan Aher, pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Kelas ini merupakan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Pemprov Jawa Barat sebesar Rp 862.783.200, sementara Rehabilitasi Kelas berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Rp 440.315.550, serta Dana CSR PT Bank BJB sebesar Rp 365.603.000.
Dalam sambutannya, Aher mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Salah satu persoalan yang terus diselesaikan adalah pembangunan ruang kelas.
“Jawa Barat termasuk provinsi dengan lompatan pembangunan ruang kelas paling besar di Indonesia. Karena tidak ada sepanjang sepuluh tahun dibangun, di awal masa pemerintahan periode pertama pembangunan SD dan SMP terbangun kurang lebih 15 ribu ruang kelas. Itu di tahun 2008-2010. Sejak 2011 sampai sekarang catatannya sudah terbangun 30 ribu ruang kelas,” kata Aher.
Hal tersebut berdampak pada kenaikan tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK di Jawa Barat. Pada 2008 APK Jawa Barat ada di raking 32 dari 33 provinsi, saat itu belum ada Provinsi Kalimantan Utara. Pada 2016 ranking Jawa Barat melonjak cukup signifikan di posisi 11 dari 34 provinsi atau berada di angka 76,62 persen.
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehabilitasi Ruang Kelas merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Barat sebagai bagian dari peningkatan aksesbilitas dan daya tampung pendidikan, termasuk yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bandung yang menggunakan DAK.
Realisasi anggaran DAK 2017 lebih dari Rp 68 Miliar dengan 335 ruang dan pada 2018 anggaran yang direncanakan lebih dari Rp 143 Miliar dengan 677 ruang. Melalui upaya tersebut, diharapkan mutu pendidikan di Jawa Barat dapat terus berkembang, meskipun saat ini berdasarkan data dari Dinas Pendidikan pada 2016, sektor pendidikan di Jawa Barat terlihat terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pendidikan dari 60,45 poin pada 2015 menjadi 61,39 poin pada 2016
Juga melalui tolok ukur meningkatnya Angka Melek Huruf dari 98,29 poin pada 2015 menjadi 98,78 poin pada 2016, serta RLS 2016 sebesar 7,95 tahun, dan APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada 2016 mencapai 76,62 persen.
“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru, yaitu SMA sebanyak 3 unit dengan total Rp 15 Miliar dan SMK sebanyak 2 unit sebesar Rp 10 Miliar. Sementara itu, untuk rencana pengadaan lahan pada 2018 ini akan dilakukan untuk SMA dan SMK dengan total masing-masing sebesar Rp 15 Miliar,” ujar Aher.
Hal tersebut, kata Aher, akan menjadi prioritas, mengingat berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat, 69 sekolah yang terdiri dari 45 SMA dan 24 SMK di 21 kabupaten/kota di Jawa Barat belum memiliki lahan mandiri. Dengan demikian, diharapkan target dalam menyelesaikan permasalahan lahan akan tuntas pada 2019.
Aher menghimbau kepada semua pihak baik dunia usaha atau masyarakat umum agar membantu dunia pendidikan disamping pengembangan bidang lain. “Yang jelas pendidikan ini gerakan bersama, tentu selama ini tanggung jawab pemerintah paling besar. Tentu ketika ada pihak-pihak lain yang ingin membantu dipersilahkan, terbuka,” ujar Aher.(Koropak)***
