Koropak.co.id – Pada 13 September 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar rapat paripurna yang menjadi titik penting dalam sejarah lembaga legislatif tersebut.
Rapat ini bertujuan untuk mengumumkan dan menetapkan calon pimpinan definitif DPRD Kota Bandung untuk periode 2024-2029.
Ketua Sementara DPRD, Agus Andi Setyawan, dan Wakil Ketua Sementara, Maya Himawati, memimpin acara ini dengan fokus pada pengumuman calon pimpinan definitif.
Agus Andi Setyawan mengungkapkan bahwa usulan pimpinan definitif DPRD Kota Bandung akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat. “Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan usulan ini kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Sebelum rapat paripurna, DPRD Kota Bandung telah melakukan rapat pimpinan untuk menerima usulan dari partai-partai dengan perolehan suara terbanyak.
Namun, PDI Perjuangan menunda usulannya karena adanya masalah administrasi internal. Fraksi PKS, sebagai pemenang pemilu legislatif di Kota Bandung, mengusulkan Asep Mulyadi untuk posisi Ketua DPRD.
Baca: DPRD Bandung Nilai Banyak Persiapan Menuju Destinasi Wisata
Toni Wijaya dari Fraksi Partai Gerindra diusulkan sebagai Wakil Ketua I, sedangkan Fraksi Partai Golkar mengajukan Edwin Senjaya sebagai Wakil Ketua II. Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum mengajukan calon untuk kursi Wakil Ketua III.
Menurut rekapitulasi hasil Pemilu 2024 oleh KPU Kota Bandung, PKS meraih kursi terbanyak dengan 11 kursi, disusul oleh Partai Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan yang masing-masing memperoleh 7 kursi.
Fraksi lainnya adalah Partai NasDem dengan 6 kursi, PKB 5 kursi, PSI 4 kursi, dan Demokrat 3 kursi. Total kursi DPRD Kota Bandung adalah 50.
Asep Mulyadi, calon Ketua DPRD definitif, mengucapkan terima kasih kepada DPW dan DPP PKS atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan mempercepat pembangunan Kota Bandung.
“DPRD harus sejalan dengan Pemkot Bandung untuk menyelaraskan pembangunan dan merealisasikan APBD Perubahan yang mendesak,” tegas Asep.
Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, dan monitoring untuk kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.
