Actadiurna

DPRD Kota Tasikmalaya Desak Pemkot Tunda Seleksi Sekda Hingga Pilkada Usai

×

DPRD Kota Tasikmalaya Desak Pemkot Tunda Seleksi Sekda Hingga Pilkada Usai

Sebarkan artikel ini
DPRD Kota Tasikmalaya Desak Pemkot Tunda Seleksi Sekda Hingga Pilkada Usai
Doc. Foto: Ilustrasi

KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Kota Tasikmalaya, yang dikenal dengan dinamika politiknya, kembali mencatat sejarah baru dalam perjalanan pemerintahan lokal.

Di tengah proses Pilkada yang semakin mendekat, DPRD Kota Tasikmalaya tiba-tiba mengusulkan penundaan lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, menyuarakan saran ini sebagai tanggapan atas masukan masyarakat dan dinamika politik yang tengah berlangsung.

H. Aslim menyampaikan bahwa pimpinan dan fraksi-fraksi di DPRD telah sepakat untuk merekomendasikan penundaan proses open bidding yang baru saja dibuka.

“Kami sepemahaman dengan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi, bahwa open bidding Sekda sebaiknya ditunda,” ungkap Aslim dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari laman Radar.

Mengutip ketentuan regulasi, Aslim menjelaskan bahwa posisi Penjabat (Pj) Sekda, yang saat ini dipegang oleh H. Asep Gofarulloh, Kepala BPKAD, masih dapat diperpanjang.

Baca: Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Nilai Waktu Open Bidding Sekda Tidak Ideal

Penundaan ini dianggap wajar mengingat proses Pilkada yang tengah berlangsung dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Menurutnya, Sekda definitif nantinya harus dapat bekerja selaras dengan kepala daerah terpilih, siapa pun sosok tersebut.

“Jabatan Pj Sekda masih bisa diperpanjang sesuai regulasi. Ini masukan yang harus didengar oleh Pak Pj Wali Kota dan Pemkot. Dalam 47 hari kita akan menghadapi Pilkada, dan tentunya kita ingin Sekda yang terpilih bisa bekerjasama dengan kepala daerah yang terpilih nanti,” jelas Aslim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra.

Aslim mengingatkan pentingnya sinergi antara Sekda dan kepala daerah terpilih untuk menghindari potensi pergantian di masa depan yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan.

Lebih jauh, Aslim menekankan bahwa Pemkot perlu berhati-hati agar tidak terkesan mengambil keputusan sendiri dalam pengelolaan karier pejabat tinggi, terutama saat masyarakat tengah disibukkan dengan pendidikan politik dan persiapan tahapan Pilkada.

“Maka, hemat kami, penundaan ini perlu dipertimbangkan secara matang,” tegas Aslim, mencerminkan kekhawatiran yang mengakar dalam sejarah politik Tasikmalaya, di mana seringkali jabatan strategis menjadi tarik-menarik kepentingan berbagai pihak.

Dengan penundaan ini, DPRD berharap pemilihan Sekda definitif dapat dilaksanakan dengan kondisi politik yang lebih stabil pasca Pilkada, demi memastikan keberlanjutan dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

error: Content is protected !!