KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah melakukan persiapan untuk mengikuti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang akan dilaksanakan di 60 kelurahan.
Survei ini memiliki peran penting, karena hasilnya akan digunakan sebagai database perkembangan stunting di tingkat nasional dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah stunting.
Berdasarkan data terbaru, tercatat bahwa pada tahun 2023, jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Tasikmalaya mencapai 5.050.
Meskipun angka ini masih terbilang tinggi, terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana angka stunting mencapai 5.646 anak. Saat ini, Kota Tasikmalaya menduduki peringkat ketiga tertinggi di Jawa Barat terkait angka stunting.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, H. Asep Goparulloh, mengungkapkan bahwa angka stunting di kota ini saat ini berada pada angka 27,1 persen.
Dalam sebuah rapat koordinasi yang diadakan di Gedung Galih Prawesti pada 11 Oktober 2024, Asep berharap agar Kota Tasikmalaya dapat masuk dalam daftar 10 besar daerah dengan penurunan stunting yang signifikan pada tahun 2024, mengingat rata-rata nasional berada di angka 18 persen.
Asep juga menekankan target penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya, diharapkan dapat mencapai antara 10 hingga 15 persen pada tahun 2024. “Mudah-mudahan diharapkan kita antara 10 hingga 15 persen, semoga target itu tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, survei SSGI yang awalnya dijadwalkan dimulai pada 7 Oktober terpaksa mengalami penundaan oleh pemerintah pusat, namun tetap direncanakan berlangsung pada bulan Oktober.
Baca: Kota Tasikmalaya Dorong Peran Posyandu Lewat Bantuan Provinsi
Asep mengharapkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan selama sesi penilaian ini.
“Kita bantu, berkaitan dibantu fasilitas, jangan sampai mencari blok sensus itu lama, kasian, kalau kita tahu jadi lebih mempermudah dari KB hingga puskesmas,” ungkapnya, menyoroti pentingnya kerjasama dalam proses ini.
Survei ini, lanjut Asep, akan dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat untuk menentukan kualitas program penanganan stunting. “Penanganan stunting berawal dari data, kita juga dapat reward dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya, Imin Muhaemin, menjelaskan bahwa survei ini akan melibatkan 735 balita di 60 kelurahan, dengan Kecamatan Bungursari menjadi wilayah dengan balita pengidap stunting terbanyak.
“Yang disurvei itu sekitar 735 balita, 9 kelurahan tak masuk blok sampel,” katanya.
Imin menekankan bahwa survei ini akan dilakukan oleh pihak Kemenkes RI, dan data yang dihasilkan tidak dapat diubah.
“Memang tidak bisa diapa-apakan dan prosesnya panjang, tidak bisa menyulap dua sampai tiga hari,” ujarnya, menekankan bahwa hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan program penanganan stunting di masa mendatang.
