KOROPAK.CO.ID – BANDUNG – Pada Kamis, 14 November 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, menerima Penghargaan Badan Publik Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat 2024.
Acara tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, dan penghargaan diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, serta Ketua Komisi Informasi Jawa Barat.
Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjunjung tinggi transparansi dan memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal bagi masyarakat.
Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj. Gubernur Jawa Barat, pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat, Ketua Komisi Informasi Pusat RI, serta para komisioner Komisi Informasi Jawa Barat.
Hadir pula unsur Forkopimda, pejabat dari instansi vertikal, dan kepala daerah lainnya yang turut menerima penghargaan.
Dalam pidatonya, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak sekadar menyampaikan data dan angka, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca: Pj Wali Kota Tasikmalaya Ikut Serta dalam Rakor Persiapan Pilkada 2024
“Kebijakan pemerintah, harus mampu memberi dampak nyata dan memfasilitasi masyarakat dalam memahami berbagai isu serta keputusan pemerintah,” ujar Bey.
Pj. Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan ini, yang diyakini sebagai hasil komitmen Tasikmalaya dalam mempermudah akses informasi publik.
“Kami berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa mendatang, mengingat pentingnya transparansi untuk membangun kepercayaan public,” harap Cheka.
Prestasi ini bukanlah yang pertama bagi Tasikmalaya. Pada 2021, 2022, dan 2023, Kota Tasikmalaya telah meraih penghargaan serupa dari Komisi Informasi Jawa Barat, mencerminkan konsistensi dalam menjamin akses informasi bagi masyarakat.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik yang inklusif dan memastikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan di setiap level.
