KOROPAK.CO.ID – Pada tanggal 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi didirikan sebagai organisasi internasional dengan tujuan utama untuk mendorong kerjasama antar negara dan menghindari terulangnya tragedi Perang Dunia II.
Sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa, PBB didirikan untuk memastikan terciptanya perdamaian dunia dan mencegah konflik yang lebih luas.
Sebelum resmi berdiri, pada 26 Juni 1945, Piagam PBB ditandatangani oleh 50 negara anggota asli di San Francisco, yang menegaskan bahwa Piagam PBB memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada perjanjian-perjanjian lainnya.
Tujuan PBB yang tercantum dalam piagam mencakup menjamin perdamaian dunia, menghormati hak asasi manusia, serta memperjuangkan kemajuan sosial dan ekonomi.
Selain itu, PBB berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan antar negara melalui jalur damai tanpa kekerasan, menjaga kedaulatan negara, dan menghindari campur tangan dalam urusan domestik negara-negara anggota.
Pada tahun 1950, Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60, tepat lima tahun setelah meraih kemerdekaannya. Ini menandakan bahwa Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara merdeka dan berdaulat, setara dengan negara-negara lainnya di dunia internasional.
Puncaknya, pada 30 September 1960, Presiden Soekarno memberikan pidato yang terkenal di markas PBB di New York, yang berjudul “Membangun Dunia Baru.”
Baca: Peristiwa Keluarnya Indonesia dari PBB pada 7 Januari 1965
Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan kritik terhadap kegagalan PBB dalam mewujudkan perdamaian sejati dan mengusulkan agar Pancasila dimasukkan dalam Piagam PBB sebagai prinsip dasar dalam hubungan antar bangsa.
Namun, hubungan Indonesia dengan PBB tidak selalu mulus. Pada 7 Januari 1965, Presiden Soekarno memutuskan untuk menarik Indonesia dari PBB. Keputusan ini diambil setelah Malaysia, yang dianggap sebagai negara boneka Inggris, diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Soekarno merasa bahwa keberadaan Malaysia dalam PBB berpotensi mengancam perdamaian Indonesia, khususnya dalam konflik di kawasan Asia Tenggara. Ketika Malaysia benar-benar dilantik sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada awal 1965, Soekarno menegaskan sikapnya dengan mengajukan pengunduran diri Indonesia dari PBB.
Peristiwa ini terjadi pada saat Indonesia tengah menghadapi masalah domestik yang serius, seperti Gerakan 30 September (G30S) yang mengancam stabilitas pemerintahan Soekarno. Dalam konteks ini, Inggris juga dianggap memiliki peran dalam menggulingkan Soekarno untuk menguasai sumber daya alam Indonesia.
Akan tetapi, dua tahun setelah peristiwa pembantaian PKI dan perubahan pemerintahan, Soekarno digantikan oleh Soeharto, dan Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada 28 September 1966.
Kembalinya Indonesia ke PBB membuka jalan bagi pemulihan hubungan internasional, dengan bantuan internasional dan investasi asing mengalir ke Indonesia. PBB kembali memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, yang telah menggantikan Soekarno.
