KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga yang akan mengelola aset negara dalam skala besar.
Badan ini didirikan untuk menghimpun dan mengoptimalkan aset-aset negara, termasuk yang sebelumnya dikelola Kementerian BUMN, dalam satu entitas terpusat.
Dari Wacana hingga Realisasi
Ide pembentukan Danantara sejatinya telah muncul jauh sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Sejak masa transisi pemerintahan, wacana penggantian Kementerian BUMN dengan lembaga investasi negara mulai berkembang.
Setelah resmi dilantik, Prabowo mengambil langkah konkret dengan menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad, sebagai pemimpin lembaga ini.
Namun, perjalanan menuju pembentukan Danantara tidak berjalan mulus. Peluncurannya mengalami beberapa kali penundaan hingga akhirnya DPR mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN, yang menjadi landasan hukum keberadaan lembaga ini.
Prabowo mengumumkan nama Danantara dalam pidatonya di acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, pada 15 Februari 2025. “Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Mengelola Aset Triliunan Rupiah
Sebagai lembaga investasi negara, Danantara akan mengelola aset senilai lebih dari Rp9.000 triliun. Lembaga ini menaungi tujuh BUMN strategis, yaitu:
– PT Pertamina (Persero)
– PT PLN (Persero)
– PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
– PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
– PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
– PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
– MIND ID (Holding Industri Pertambangan)
Selain itu, Indonesia Investment Authority (INA), yang sebelumnya telah memiliki aset Rp163 triliun, kini juga berada di bawah Danantara. Dengan penggabungan ini, total aset yang dikelola Danantara mencapai Rp9.049 triliun.
Pada perhelatan World Government Summit di Dubai, 13 Februari 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara bertugas menginvestasikan sumber daya dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan yang berdampak tinggi bagi ekonomi nasional.
Baca: Prabowo Presiden Tertua, Gibran Wapres Termuda Sepanjang Sejarah Indonesia!
Pendanaan dari Efisiensi Anggaran
Salah satu sumber dana Danantara berasal dari efisiensi anggaran pemerintah. Prabowo mengumumkan bahwa sekitar Rp358 triliun dari hasil efisiensi anggaran akan dialokasikan ke lembaga ini.
Selain itu, Danantara juga akan mendapatkan dana dari dividen BUMN, yang mencapai Rp200 triliun tahun ini. Adapun Rp100 triliun sisa dividen akan dikembalikan ke BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).
Terinspirasi dari Singapura dan Malaysia
Model pengelolaan Danantara disebut-sebut mengadopsi konsep dari Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan menyatakan bahwa perwakilan Temasek kagum dengan langkah Indonesia dalam mengonsolidasikan aset negara.
“Tadi malam, perwakilan Temasek datang ke saya bertanya mengenai Danantara. Saya jelaskan konsepnya, dan mereka terkagum-kagum bahwa kita bisa mengonsolidasikan aset negara yang nilainya mencapai beberapa ratus miliar dolar,” ujar Luhut dalam acara Kumparan The Economic Insights 2025 pada 19 Februari 2025.
Dinamika dan Tantangan ke Depan
Meski mendapatkan pujian dari berbagai pihak, pembentukan Danantara juga menuai kontroversi. Beberapa kalangan menilai bahwa penyatuan aset BUMN ke dalam satu badan baru berisiko terhadap stabilitas ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.
Ajakan boikot terhadap bank-bank BUMN sempat beredar di media sosial, memicu kekhawatiran di sektor perbankan nasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa Danantara justru akan meningkatkan efisiensi dan daya saing aset negara.
Dengan peluncuran resmi pada 24 Februari 2025, Danantara kini memiliki tantangan besar untuk membuktikan efektivitasnya dalam mengelola aset negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ke depan, kesuksesan lembaga ini akan sangat bergantung pada strategi investasi dan transparansi pengelolaannya.
