KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Kota Tasikmalaya mencatatkan babak baru dalam kebijakan anggaran daerah. Pada Senin, 3 Maret 2025, di halaman Bale Kota, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan secara resmi mengumumkan pembatalan pengadaan mobil dinas untuk dirinya dan Wakil Wali Kota Dicky Chandra.
Keputusan ini bukan sekadar pembatalan sebuah proyek pengadaan, tetapi sebuah pernyataan sikap yang menegaskan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat.
Anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas akan dialihkan ke program-program prioritas yang lebih berdampak langsung bagi warga.
“Setelah melihat kondisi fasilitas kepala daerah, kami berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda. Akhirnya, diputuskan bahwa pengadaan mobil dinas akan dialihkan ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat,” ujar Viman dalam keterangannya usai memimpin apel gabungan.
Viman menegaskan bahwa pengalihan anggaran ini akan difokuskan pada empat program prioritas kepemimpinannya bersama Dicky Chandra, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Yang penting masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Saat ini kita optimalkan dulu fasilitas yang ada,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi cerminan dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Kendati kendaraan dinas yang ada telah berusia cukup lama, Viman memastikan bahwa dengan pemeliharaan yang baik, kendaraan tersebut masih dapat digunakan.
Keputusan ini diambil di tengah sorotan tajam publik terhadap rencana pengadaan mobil dinas yang dinilai kurang tepat, terutama di saat kondisi keuangan daerah mengalami defisit sebesar Rp32 miliar.
Kritik datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pengacara Mochamad Egi, yang menyoroti ketimpangan antara kesejahteraan pejabat dan kondisi ekonomi warga.
Baca: Tasikmalaya Perkuat Koordinasi untuk Hadapi Bencana dan Tingkatkan Pelayanan Publik
“Dengan anggaran sebesar itu, pasti mobilnya premium dan mewah. Enak ya jadi pejabat, rakyat yang patungan untuk membayar, sementara masyarakat tetap susah,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari laman Kompas.
Rivan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Siliwangi, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai, kepentingan elite politik di pemerintahan Kota Tasikmalaya lebih menonjol dibandingkan kesejahteraan rakyat.
Tekanan publik ini akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kota Tasikmalaya merespons dengan membatalkan pengadaan tersebut. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, mengonfirmasi bahwa keputusan ini telah ditetapkan dan tidak akan dieksekusi dalam APBD 2025.
“Pak Wali sudah memerintahkan kami untuk tidak mengeksekusi pengadaan mobil dinas baru. Pertimbangannya adalah anggaran lebih baik dialihkan untuk pembangunan layanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, kendaraan dinas yang telah digunakan akan tetap dipertahankan dengan perawatan yang maksimal. Asep Goparulloh menyebut, perbaikan pada kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tetap dilakukan agar tetap layak digunakan.
“Pajero untuk wali kota dan wakil wali kota sudah diperbaiki. Dengan estimasi anggaran sekitar Rp1,8 miliar lebih, keputusan diambil untuk membatalkan pengadaan mobil dinas dan mengalokasikan dana tersebut ke program pelayanan publik,” jelasnya.
Keputusan ini menjadi presiden baru dalam pengelolaan anggaran di Kota Tasikmalaya. Langkah Viman Alfarizi dan Dicky Chandra mencerminkan komitmen untuk menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama.
