KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Sejarah selalu mencatat bagaimana para pemimpin dunia merespons gejolak kebijakan global. Di awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi internasional, termasuk kebijakan tarif balasan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.
“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, dalam keterangannya pada 3 April 2025.
Indonesia dan BRICS: Mencari Posisi di Kancah Global
Salah satu langkah pertama yang diambil Prabowo setelah dilantik adalah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, kelompok ekonomi yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS telah lama menjadi forum ekonomi yang mewakili hampir 40 persen perdagangan global, dan keikutsertaan Indonesia menandai upaya strategis untuk memperluas jaringan perdagangan.
Selain BRICS, Indonesia juga memperkuat perannya dalam perjanjian dagang multilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang mencakup 27 persen perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global. Di samping itu, Indonesia turut serta dalam perjanjian CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA, memperkokoh posisinya sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia.
Melalui jaringan perdagangan yang semakin luas, Indonesia tidak hanya meningkatkan akses pasar ekspor tetapi juga mengamankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Hilirisasi SDA: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
Sejarah perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sumber daya alam (SDA) yang melimpah sering kali diekspor dalam bentuk mentah, mengurangi nilai tambah bagi perekonomian nasional. Prabowo mengambil langkah berani dengan mempercepat kebijakan hilirisasi, sebuah strategi yang terbukti sukses di sektor nikel. Pada 2014, nilai ekspor nikel dan turunannya hanya mencapai US$ 3,7 miliar, tetapi melonjak menjadi US$ 34,3 miliar pada 2022 setelah diberlakukannya kebijakan hilirisasi.
Baca: Jangan Terjebak Hoaks! Ini Pesan PCO untuk Masyarakat
Sebagai tindak lanjut, pada 24 Februari 2025, Prabowo meluncurkan BPI Danantara, sebuah badan yang bertugas mempercepat hilirisasi SDA strategis. Sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan menjadi fokus utama badan ini.
Langkah ini menandai era baru dalam pemanfaatan SDA nasional, di mana Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah tetapi juga produsen barang bernilai tinggi yang dapat bersaing di pasar internasional.
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat: Fondasi Ekonomi Nasional
Sejarah telah menunjukkan bahwa konsumsi domestik memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Untuk itu, Prabowo meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna memperkuat ekonomi pedesaan, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat perputaran uang di daerah. Dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54 persen dari PDB nasional, program ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” tutup Noudhy.
Langkah-langkah yang diambil Prabowo mengingatkan pada berbagai periode penting dalam sejarah ekonomi Indonesia dari era perdagangan rempah hingga reformasi ekonomi pascakrisis 1998. Keputusan-keputusan besar ini akan menjadi bagian dari babak baru perjalanan Indonesia di panggung ekonomi global.
