KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Dalam sebuah peristiwa yang menandai babak awal arah kebijakan ekonomi nasional di bawah pemerintahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa seluruh pijakan ekonomi Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Hal itu ia sampaikan dalam pidato pembukaan Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pidato ini menjadi salah satu penekanan historis pertama dari Prabowo sejak dilantik sebagai kepala negara, mempertegas arah pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak semata bertumpu pada pertumbuhan, melainkan pada keadilan dan kedaulatan nasional.
“Ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan, persatuan, dan keadilan. Kita tidak akan menjual kekayaan bangsa dengan murah. Kita tidak ingin menjual tanah kepada asing demi pertumbuhan yang rapuh,” tegas Prabowo, menggarisbawahi urgensi nasionalisme ekonomi dalam setiap kebijakan.
Dalam narasi yang kuat bernuansa ideologis, Presiden Prabowo menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai roh dari sistem ekonomi Indonesia, berorientasi pada kekeluargaan, gotong-royong, dan kesejahteraan bersama.
“Kita tidak akan membiarkan yang lemah tertinggal. Ini adalah ekonomi untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir,” lanjutnya, menyinggung pentingnya kesetaraan dalam proses pembangunan.
Baca: Pimpin Langsung Panen Raya, Prabowo: Tanpa Petani, Tak Ada NKRI!
Presiden juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam enam bulan pertama masa pemerintahannya. Ia menyebut bahwa kepemimpinan yang ia emban tidak hanya akan dinilai dari retorika, tetapi dari prestasi berbasis bukti nyata.
“Saya ingin masyarakat menilai saya dari hasil, dari apa yang saya dan tim saya capai. Setiap keputusan harus berbasis data dan pencapaian konkret,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memaparkan garis besar arah pembangunan nasional ke depan. Ia menyatakan komitmennya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama dalam bidang pangan, energi, dan air.
“Swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus jadi produsen dengan nilai tambah yang tinggal di republik ini,” ucap Presiden, menutup pidatonya.
Momentum ini dipandang sebagai tonggak awal pergeseran strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih berdaulat dan berakar pada jati diri bangsa, menandai awal dari babak baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjanjikan kesinambungan antara ideologi dan kebijakan nyata.
