KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Dalam babak baru perjalanan reformasi ekonomi nasional, pemerintah Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengukuhkan komitmennya memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).
Upaya ini ditandai dengan evaluasi komprehensif terhadap seluruh BUMN, sebuah langkah strategis yang dilandasi arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas birokratis, melainkan bagian dari transformasi struktural.
“Evaluasi ini kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi juga bersama para penasihat dari dalam dan luar negeri untuk menilai kompetensi, kepatutan, serta komitmen dan karakter,” ujar Rosan dalam pernyataannya usai Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center, Senin (28/4).
Momentum ini menandai lahirnya era baru dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Danantara Indonesia, lembaga pengelola investasi strategis nasional yang kini membawahi 844 BUMN.
Kehadiran Danantara tidak berdiri sendiri; ia adalah cerminan dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa ekonomi Indonesia disusun atas asas kekeluargaan dan kedaulatan rakyat.
Baca: Presiden Prabowo Tegaskan Transparansi dan Profesionalisme di Era Danantara
“Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Artinya, kita bukan hanya menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar. Pemerintah tetap berhak dan wajib intervensi jika pasar melenceng dari kepentingan nasional,” kata Rosan, menegaskan peran negara sebagai penjaga kepentingan publik dalam kerangka ekonomi pasar terbuka.
Evaluasi ini juga merupakan respons terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin menantang. “Danantara hadir pada waktu yang sangat tepat. Dunia sedang bergolak, dan kita diingatkan bahwa kemandirian ekonomi adalah kekuatan utama bangsa,” ungkap Rosan.
Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia Incorporated, sinergi antar BUMN dan kesatuan arah menjadi mutlak. Prinsip-prinsip karakter, kompetensi, dan komitmen menjadi fondasi dalam membangun tatanan BUMN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas dan berpihak kepada rakyat.
Penegasan Rosan menandai titik penting dalam sejarah pengelolaan BUMN Indonesia, sebuah babak di mana transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional menjadi standar baru.
Melalui Danantara, pemerintah berharap dapat mengubah BUMN dari sekadar alat ekonomi menjadi motor penggerak kemakmuran bangsa di tengah arus zaman yang terus berubah.
