KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan nutrisi bagi pelajar, justru mencatat sejarah kelam di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Sedikitnya 400 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut sejak Rabu 30 April lalu.
Laporan pertama mencuat dari sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Dalam hitungan jam, kasus terus meluas hingga menyentuh Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Rajapolah, bahkan turut menyeret sejumlah guru sebagai korban. Keluhan seragam muncul yakni mual, pusing, hingga buang air besar berkepanjangan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana, menyebutkan, tim gabungan telah diterjunkan bersama pihak kecamatan untuk menyelidiki langsung ke lapangan.
“Kami mencatat ada sekitar 400 orang terdampak. Investigasi dilakukan menyeluruh, sambil menunggu hasil laboratorium,” ujarnya usai upacara Hari Pendidikan Nasional sebagaimana dilansir dari laman PikiranRakyat, Jumat (2/5/2025).
Meskipun sebagian besar korban hanya mengalami gejala ringan, Dinas Kesehatan mencatat 25 siswa sempat dirawat, dan sembilan di antaranya masih berada di Puskesmas Rajapolah hingga Jumat pagi. Kepala Dinas Kesehatan, Heru Suharto, menyatakan sampel makanan telah dikirim ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut.
Dugaan kuat mengarah pada menu MBG yang disajikan Rabu siang, berisi daging ayam, tahu goreng, sayur, dan anggur. Beberapa siswa mengaku sayur yang disajikan terasa basi. “Rasanya aneh, seperti sudah basi, tapi kami tetap makan karena senang ada makanan gratis,” kata Riska Damayanti (15), siswa SMPN 1 Rajapolah.
Ia bersama teman-temannya baru merasakan gejala pada malam hari. Keluhan orang tua siswa membanjiri grup WhatsApp, dan keesokan harinya, gelombang pasien berdatangan ke puskesmas.
Kepala SMPN 1 Rajapolah, Ucu Karni, menyebut sekitar 20 siswanya sempat mendapatkan penanganan medis. Sebagian masih dalam observasi. “Kami fokus pada pemulihan siswa, dan sudah berkoordinasi sesuai SOP,” katanya.
Baca: 1.105 Siswa SMPN 12 Tasikmalaya Terima Makan Bergizi Gratis
Menanggapi insiden tersebut, dapur MBG di Rajapolah untuk sementara dihentikan operasionalnya. Kapten Inf. Mukhlis Gozali, Danramil 1205/Rajapolah, menegaskan langkah ini diambil untuk menghindari potensi korban tambahan.
“Dapur Rajapolah mendistribusikan lebih dari 3.400 paket makanan setiap hari ke seluruh pelajar TK hingga SMA. Ini tindakan preventif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, mengusulkan penghentian sementara program MBG di Rajapolah sambil menanti hasil uji laboratorium.
“Kita tidak bisa menyimpulkan penyebabnya tanpa data ilmiah. Dugaan tetap mengarah ke makanan hari Rabu, tapi validasinya harus lewat uji lab,” tegasnya.
Di Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menegaskan bahwa BGN telah menurunkan tim investigasi dan tengah melakukan audit ketat terhadap seluruh mata rantai distribusi MBG, termasuk insiden serupa di Bandung.
“Semua bahan pangan sudah diperiksa sebelum pengolahan. Namun kami akan tetap melakukan evaluasi total untuk mencegah kejadian serupa,” kata Dadan dalam keterangan tertulis dilansir dari laman Republika.
Sebagai respons cepat, BGN memberlakukan langkah korektif berupa pengetatan prosedur distribusi makanan: dari kontrol suhu, waktu maksimal pengiriman, uji organoleptik, hingga kewajiban konsumsi segera.
Dikutip dari detikjabar, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pengawasan program MBG menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menyebut Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar telah meminta Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Apa yang semula dimaksudkan sebagai upaya negara menjamin gizi pelajar kini berubah menjadi catatan krisis kepercayaan publik terhadap program sosial. Evaluasi menyeluruh tak hanya menjadi keharusan, tapi juga kewajiban moral, demi memastikan setiap suapan yang ditawarkan negara tidak menjadi awal dari penderitaan.
