KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menetapkan jam masuk sekolah lebih awal pukul 06.30 WIB dan menghapus pekerjaan rumah (PR), mendapat sambutan hangat dari DPRD Kota Tasikmalaya dan masyarakat setempat.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, menyatakan dukungan penuh atas kebijakan tersebut. Menurutnya, perubahan waktu masuk sekolah ini sejalan dengan karakter religius warga Tasikmalaya serta diyakini dapat meningkatkan kesiapan belajar para siswa.
“Masuk sekolah lebih pagi membuat otak lebih segar. Dengan begitu, siswa akan lebih mudah menyerap pelajaran di kelas,” ujar Heri sebagaimana dilansir dari laman rmoljabar, Rabu (4/6/2025).
Selain itu, Heri menilai kebijakan ini juga mampu menumbuhkan kebiasaan positif di rumah, seperti membiasakan salat Subuh tepat waktu tanpa terburu-buru. “Kebijakan ini sangat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Tasikmalaya,” tambahnya.
Terkait penghapusan PR, Heri memandang langkah ini memberi ruang lebih bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat di luar jam sekolah, sekaligus mengurangi tekanan akademik di rumah. “Ini langkah positif untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan akademik dan pengembangan diri siswa,” tuturnya.
Baca: Dedi Mulyadi Akan Hapus PR Usai Atur Sekolah Pagi untuk Pelajar
DPRD Kota Tasikmalaya pun berkomitmen mendukung implementasi kebijakan tersebut dengan mendorong Dinas Pendidikan menyiapkan regulasi teknis di lapangan. Heri optimistis, kebijakan ini akan berjalan optimal bila didukung semua pihak.
“Saya yakin, dengan dukungan penuh dari dinas terkait, kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi para pelajar,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya masih mengkaji surat edaran terkait jam masuk sekolah 06.30 WIB. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti anggaran dan kultur masyarakat.
“Secara pribadi, saya setuju. Meskipun pasti membutuhkan waktu. Kedisiplinan kalau dipaksakan, sesuatu yang baik itu bakal menjadi baik,” kata Diky.
“Pada prinsipnya, setiap kebijakan provinsi atau pusat, kita akan lakukan diskusi untuk menyamakan persepsi dan kemampuan anggaran serta kultur masyarakat,” tutupnya.
