KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA — Sejumlah sekolah swasta di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa menutup kelas hingga menghentikan operasional lantaran minimnya pendaftar dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025–2026.
Penyebabnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menampung hingga 50 rombongan belajar (rombel) per tahun dinilai menekan eksistensi sekolah swasta.
Praktisi pendidikan sekaligus pendiri Yayasan Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, Maman Suratman, menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengganggu efektivitas proses belajar mengajar, tetapi juga berdampak pada kesehatan psikologis guru dan menambah ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
“Rombel sebanyak itu bukan hanya mempersulit guru dalam memastikan semua siswa memahami materi, tapi juga memperberat kondisi emosional dan fisik pengajar. Apalagi satu kelas bisa diisi 40–50 siswa,” ujar Maman sebagaimana dilansir dari laman metrotvnews.
Menurutnya, situasi tersebut menciptakan suasana belajar yang jauh dari ideal. Terlebih dalam kondisi cuaca ekstrem dan ruang kelas yang panas, guru dihadapkan pada tantangan menjaga kondusivitas kelas sambil tetap menjaga mutu pengajaran.
“Kalau hanya sekadar mengejar kuantitas siswa, lalu bagaimana dengan kualitas dan kesejahteraan guru?” tambahnya.
Baca: Fenomena SKTM Palsu dan Wajah Buram SPMB di Tasikmalaya
Kebijakan rombel jumbo juga dituding sebagai penyebab langsung sekolah swasta kehilangan daya saing. Maman menyebutkan sejumlah sekolah swasta seperti SMA Pancasila, SMK Periwatas, dan PGRI di Tasikmalaya kini gulung kelas.
Minimnya pendaftar memaksa lembaga tersebut berhenti menerima siswa baru, menyisakan bangunan kosong tanpa aktivitas pendidikan. Menurut Maman, pendidikan swasta tetap memiliki nilai tawar dalam hal pendekatan keagamaan, kualitas hubungan emosional, dan mutu pembelajaran.
Namun, ia mengakui bahwa banyak orang tua kini lebih memilih sekolah negeri yang menawarkan biaya gratis dan ijazah formal, ketimbang mempertimbangkan nilai-nilai tersebut.
“Kalau yang dijual cuma ijazah, sekolah swasta pasti kalah. Tapi jika mampu menawarkan sesuatu yang lebih bermakna, mereka tetap punya tempat di hati masyarakat,” katanya.
Polemik ini menambah daftar panjang problematika pendidikan di daerah. Banyak pihak menilai, perlu ada regulasi yang lebih adil agar keberlangsungan pendidikan swasta tidak terus-menerus tergerus oleh dominasi negeri. Pemerintah pun didesak melakukan evaluasi atas dampak kebijakan rombel besar terhadap ekosistem pendidikan secara menyeluruh.
