KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Di sudut-sudut perempatan, di jantung Kota Tasikmalaya, wajah-wajah mungil mengulurkan tangan pada kaca mobil. Fenomena anak jalanan kian merebak, dan Pemerintah Kota dinilai abai, bahkan terkesan membiarkan kondisi itu membusuk begitu saja.
Himpunan Pelajar Mahasiswa Progresif (HPMP) menyuarakan kegelisahan. Koordinator mereka, M Jausan Kamil, menyebut Pemkot “mandul” dalam menangani persoalan anak jalanan. “Sudah seperti aksesori kota,” ujarnya kepada wartawan sebagaimana dilansir dari laman Pikiran Rakyat, Minggu, 13 Juli 2025.
Jausan menyebut, dari hasil observasi HPMP, separuh dari anak-anak jalanan itu berasal dari luar kota. Sisanya warga Tasikmalaya, dan yang lebih mengkhawatirkan, 20 persen dari mereka masih berstatus pelajar. Sebanyak 30 persen lainnya telah putus sekolah.
Beberapa waktu lalu, HPMP telah menggelar forum dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Kota, Dinas Sosial, dan KPAD. Namun, Jausan menyebut pendekatan pemerintah masih sebatas administratif. “Begitu petugas datang, anak-anak itu sudah lebih dulu hilang. Bukan dibina, malah dibiarkan kembali ke jalan,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan yang dilakukan selama ini hanya kosmetik. “Yang dibutuhkan bukan seremoni, tapi empati dan sistem pendampingan yang berkelanjutan. Libatkan komunitas, libatkan NGO,” kata Jausan.
Masalah ini mencuat di wilayah strategis kota, Tawang, Cihideung, dan Cipedes. Ketiga kecamatan ini menjadi zona paling padat aktivitas anak jalanan. “Ini bukan fenomena baru. Tapi keterusan karena tidak pernah ditangani serius,” katanya.
Baca: Dinsos Kota Tasikmalaya Hentikan Sementara Penanganan Anak Jalanan
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi, tak menampik peliknya persoalan. Ia menyebut penanganan anak jalanan sebagai urusan lintas sektor. “Untuk anak-anak dari luar kota, koordinasi dengan daerah asal harus dilakukan,” ucapnya.
Pihaknya menjanjikan pertemuan lanjutan yang lebih komprehensif dan melibatkan lebih banyak pihak.
Dari sisi eksekutif, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Maswati, mengakui betapa tidak mudahnya menjangkau dan membina anak jalanan.
Pemerintah, kata dia, sudah menyalurkan bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada mereka yang terdata. Tapi, banyak yang kembali turun ke jalan. “Setelah diberi pengarahan, mereka tetap kembali. Karena itu, kami akan gandeng NGO untuk pelatihan dan pembinaan,” katanya.
Maswati juga meminta masyarakat untuk berhenti memberi uang kepada anak jalanan. “Karena dengan itu mereka ketagihan, dan sulit keluar dari jalan,” ujarnya.
Fenomena anak jalanan di Tasikmalaya bukan sekadar soal kemiskinan, melainkan kegagalan kebijakan yang berlarut-larut. Selama pemangku kepentingan terus berpijak di permukaan dan menghindari kedalaman masalah, anak-anak itu akan terus hadir menjadi cermin yang menampar kota ini sendiri.
