KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Kementerian Pertanian menyebut sejumlah produk beras premium yang dipasarkan PT Food Station Tjipinang Jaya tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah. Kesimpulan itu diperoleh setelah uji laboratorium dilakukan di lima institusi berbeda terhadap sampel produk dari BUMD pangan DKI Jakarta tersebut.
Produk yang dimaksud antara lain beras bermerek Alfamidi Setra Pulen dan Premisum Setra Ramos, yang disebut tidak sesuai dengan klasifikasi mutu beras premium. Selain mutu, temuan di lapangan juga menunjukkan produk-produk itu dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini jelas merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, dalam keterangan resmi, Kamis, 17 Juli 2025.
Menurut Arief, data laboratorium sudah diserahkan ke Satgas Pangan Mabes Polri. “Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data, silakan menghubungi Satgas. Mereka tengah mendalami temuan ini,” ujarnya.
Arief menyayangkan sikap defensif pihak Food Station yang cenderung membantah di media alih-alih memperbaiki mutu produk. Ia menekankan pentingnya langkah konkret. “Kami ingin melihat aksi nyata untuk menjamin kualitas sesuai standar dan menjaga harga tetap terjangkau,” kata dia.
Sikap lebih keras disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam pernyataan terpisah, Amran mengungkap temuan 212 merek beras yang diduga dioplos, pencampuran antara jenis medium dan premium berdasarkan hasil investigasi Satgas Pangan dan Kementan.
Baca: 212 Merek Beras Diduga Oplosan, Ini Fakta Lengkapnya
“Ini bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tapi juga pelanggaran moral. Jangan permainkan rakyat dengan praktik curang seperti ini,” tegas Amran.
Ia menyebut tidak ada alasan rasional harga beras melampaui HET, mengingat data BPS menunjukkan produksi nasional periode Januari–Agustus 2025 mencapai 24,97 juta ton, naik lebih dari 14 persen dibanding tahun lalu.
“Produksi tinggi, stok melimpah. Tidak masuk akal harga naik karena alasan pasokan. Ini akal-akalan kualitas dan harga,” ujar Amran.
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan Pemprov akan bersikap tegas jika ditemukan pelanggaran oleh Food Station. Meski telah menerima bantahan dari pihak BUMD, Rano mengatakan proses pendalaman akan dilakukan secara objektif.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” ujar Rano di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
