KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Tujuh tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, kinerja dr. Uus Supangat kini mulai dipertanyakan.
Diangkat melalui jalur open bidding pada era Wali Kota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman, promosi karier dr. Uus kala itu sempat menuai sorotan. Pasalnya dari Kepala Bidang (Kabid), dr. Uus langsung meloncat ke kursi nomor satu di dinas strategis. Namun, gebrakan yang diharapkan publik justru tak kunjung datang.
Selama hampir satu dekade menjabat, berbagai persoalan mendasar dalam sektor kesehatan Kota Tasikmalaya belum juga terselesaikan. RSUD dr Soekardjo, rumah sakit daerah kebanggaan kota ini, kini menghadapi sorotan tajam, dari sepinya pasien hingga kisruh pemutusan hubungan kerja pegawai.
dr. Uus sebagai kepala dinas pun seolah dinilai hanya menjadi penonton dari keretakan sistem layanan kesehatan yang kian rapuh di Kota Tasikmalaya.
“Tidak ada jejak langkah konkret dari Kadinkes dalam memperbaiki RSUD. Jangankan langkah strategis, audit menyeluruh saja tampaknya tak pernah disentuh,” ujar Heryanto, Ketua Majelis Santri Bangsa, yang juga dikenal sebagai aktivis muda Tasikmalaya sebagaimana dilansir dari laman Radar.
Baca: IBI dan Dinkes Kota Tasikmalaya Berkolaborasi, Fokuskan Imunisasi Anak
Menurut Heryanto, kondisi ini menandakan ketidakhadiran kepemimpinan yang kuat di level dinas. Ia menuding dr. Uus membiarkan RSUD dikelola tanpa arah yang jelas, sementara angka-angka menunjukkan sinyal lampu merah.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat 2024, sektor kesehatan Kota Tasikmalaya tertahan di posisi ke-9, yang tentunya jauh dari kategori unggul.
Heryanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dr. Uus Supangat. “Sudah tujuh tahun memimpin, tapi persoalan mendasar tak selesai. Ini bukan soal waktu, tapi soal kemauan dan niat untuk membenahi,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respon dari dr. Uus Supangat. Dinas Kesehatan, yang seharusnya menjadi garda depan dalam reformasi sistem pelayanan publik, kini justru stagnan di bawah kepemimpinan yang dinilai minim terobosan.
Dalam dunia birokrasi, tujuh tahun bukanlah Waktu yang sebentar. Namun bagi sebagian publik Kota Tasikmalaya, itu menjadi waktu yang terbuang tanpa arah.
