KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Dugaan pungutan liar dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 mencuat di salah satu SMA Negeri di Kota Tasikmalaya. Kabar yang beredar di media sosial menyebutkan adanya permintaan uang sebesar Rp10 juta untuk meloloskan calon siswa.
Namun pihak sekolah membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima. Kisruh bermula dari unggahan akun Facebook yang menyebutkan adanya “tarif masuk” di salah satu SMA Negeri.
Postingan itu kemudian disebarluaskan ulang oleh akun lain di Instagram, hingga memancing respons warganet. Beberapa di antaranya bahkan menyebut nama pejabat sekolah secara terbuka.
Merespons polemik yang berkembang, Wakil Kepala Sekolah, Irawan, angkat bicara. Ia menilai tuduhan pungli tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
“Itu tidak benar. Kami tidak pernah meminta uang Rp10 juta untuk bisa diterima di sekolah ini,” kata Irawan sebagaimana dilansir dari laman Radar, Rabu, 23 Juli 2025.
Baca: Modus “Pinjam KK” Cederai Jalur Domisili di SPMB SMAN 2 Kota Tasikmalaya
Irawan mengaku pihaknya kaget dengan kegaduhan yang terjadi di media sosial. Setelah ditelusuri, akun yang pertama kali mengunggah tuduhan tersebut diketahui bukan orang tua dari siswa sekolah bersangkutan. “Jadi bukan orang tua siswa di sini,” ucapnya.
Ia menyebutkan bahwa persoalan bermula dari seorang calon siswa yang tidak diterima karena secara sistem telah terdaftar di SMA lain. Kekecewaan orang tua calon siswa itu kemudian menjadi percikan awal munculnya isu pungli. “Anaknya tidak bisa diterima, tapi bukan karena uang. Di sistem PPDB, sudah masuk SMA lain,” ujarnya.
Pihak sekolah juga telah berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa dan pengunggah awal postingan. Hasilnya, Irawan mengatakan, kedua belah pihak mengakui adanya kesalahpahaman. “Orang tuanya mengakui, ini karena kecewa anaknya tidak masuk,” tuturnya.
Meski telah memberikan klarifikasi, pihak sekolah tetap menelusuri penyebaran informasi tersebut. Irawan menegaskan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi yang bisa merugikan nama baik institusi. Ia berharap polemik ini tak berlarut dan tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah proses pendidikan.
