KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal memiliki wilayah pertanian luas, justru menghadapi ancaman serius dalam sektor ketahanan pangan. Berdasarkan data terbaru, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) daerah ini hanya menyentuh angka 79,47 persen.
Capaian itu menempatkan Kabupaten Tasikmalaya di peringkat ke-24 dari 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Fardian, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menyebut ketahanan pangan daerah ini terus mengalami penurunan.
“Angka ini cukup tertinggal dibanding daerah lain. Bahkan ada prediksi defisit pangan pada tahun 2025,” ujar Dani dalam keterangan yang dikutip dari Radar Tasikmalaya, Senin, 28 Juli 2025.
Dani merujuk pada proyeksi kebutuhan kalori masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang diperkirakan mencapai 1.516.815 kilokalori (kkal) pada 2025. Sementara itu, ketersediaan pangan hanya sekitar 1.481.005 kkal, menyisakan selisih atau defisit sebesar 35.810 kkal.
“Situasi ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ini alarm bagi kita semua,” kata Dani.
Baca: DPRD Tasikmalaya Siapkan Payung Hukum Baru Sistem Kesehatan Daerah
Ia menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Di lapangan, kata dia, aturan tersebut masih sebatas dokumen tanpa pelaksanaan yang kuat.
Selain itu, kelangkaan pupuk subsidi, terbatasnya bantuan untuk kelompok tani, serta minimnya anggaran sektor pertanian disebut turut memperlemah ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah, menurut Dani, terlalu fokus pada tiga sektor utama, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebagaimana amanat PMK No. 212 Tahun 2022, sementara sektor pertanian justru terpinggirkan.
“Jika ini terus dibiarkan, kita bukan hanya menghadapi defisit, tetapi krisis pangan yang akan membebani generasi mendatang,” ujarnya.
Dani mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki produktivitas pertanian. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi subsidi dan prioritas anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Tatang Wahyudin, belum memberikan tanggapan atas persoalan tersebut.
