KOROPAK.CO.ID – BALI – PDI Perjuangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali pada akhir Juli 2025. Acara ini dihadiri ribuan kader, termasuk anggota legislatif dari seluruh Indonesia.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, membuka langsung kegiatan yang dinilai sebagai upaya memperkuat barisan internal partai di tengah situasi politik yang menghangat.
“Bimtek ini untuk menyatukan visi dan misi para kader agar program-program pemerintah dapat dijalankan dan diawasi secara maksimal,” ujar Puan dalam pidato pembukaan, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi partai.
Bimtek digelar tak lama setelah vonis 3,5 tahun penjara dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menyeret nama eks caleg PDIP, Harun Masiku. Dalam sejumlah kesempatan, PDIP menilai kasus tersebut sebagai bentuk politisasi hukum yang menyasar partai secara langsung melalui figur Hasto.
Meski Puan tak menyinggung langsung soal vonis tersebut, analis politik menilai Bimtek menjadi forum krusial konsolidasi internal sekaligus momentum untuk menentukan arah politik partai pascavonis Sekjen.
Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menyebut forum Bimtek menjadi ruang konsolidasi menjelang kongres PDIP. Menurut dia, dinamika internal pasca vonis Hasto membuka ruang bagi dua faksi besar di tubuh partai untuk menguatkan posisi.
“Faksi Hasto selama ini cenderung berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, faksi Puan memiliki kecenderungan untuk mendekat ke kekuasaan. Dua-duanya punya pijakan politik yang kuat,” kata Ali sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia, Rabu, 30 Juli 2025.
Arah politik PDIP, lanjut Ali, sangat tergantung pada siapa yang akan ditunjuk sebagai Sekjen berikutnya. Jika posisi itu tetap dipegang oleh orang dekat Hasto, maka besar kemungkinan PDIP tetap menjadi oposisi.
Namun, jika kursi Sekjen diisi oleh tokoh dari lingkaran Puan, bukan mustahil partai banteng akan merapat ke koalisi pemerintah dalam waktu dekat. “Bandul politik PDIP saat ini ada di siapa yang pegang Sekjen,” ujar Ali.
Baca: Jejak Politik Maruarar Sirait, Dari PDIP ke Kabinet Prabowo
Ali mengingatkan pentingnya posisi politik yang tegas bagi PDIP ke depan. Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa kejelasan sikap bisa menjadi insentif elektoral yang signifikan.
“PDIP menang di 2014 karena selama pemerintahan SBY mereka konsisten sebagai oposisi. Lalu, menang lagi di 2019 karena kadernya jadi capres dan posisinya pro-pemerintah. Konsistensi itu yang memberi keuntungan,” ucapnya.
Jika sikap PDIP kali ini tidak jelas, ia meyakini potensi penurunan suara sangat terbuka, bahkan bisa disalip partai lain seperti Gerindra yang secara terbuka menargetkan 30 persen suara.
Di tengah dinamika ini, peringatan 29 tahun peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996) digelar kader dan simpatisan PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta. Kudatuli kerap dikenang sebagai titik penting dalam sejarah perjuangan partai yang membentuk identitasnya sebagai kekuatan anti-rezim.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai PDIP masih melihat kasus Hasto sebagai bagian dari konflik politik, bukan sekadar hukum.
“Bagi PDIP, ini upaya politik untuk menarget partai melalui tokoh kuncinya. Karena itu, partai akan berupaya menjaga soliditas internal,” ujar Adi.
Meski hubungan formal antara PDIP dan pemerintah terkesan baik-baik saja, Adi melihat kecenderungan partai untuk mengambil posisi sebagai oposisi. “Secara gestur, PDIP lebih condong ingin berada di luar kekuasaan,” kata dia.
Kini, semua mata tertuju ke DPP PDIP: apakah akan tetap mempertahankan narasi perlawanan, atau justru membuka pintu rekonsiliasi politik lewat kongres dan penunjukan Sekjen baru?
