KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Baru tiga bulan menjabat, kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin menuai sorotan dari pengamat anggaran.
Kepala Departemen Produktivitas Daerah Perkumpulan INISIATIF sekaligus Pengamat Anggaran, Nandang Suherman, menilai arah kebijakan Cecep belum mencerminkan prioritas yang dijanjikan, terutama perbaikan infrastruktur.
“Publik Tasikmalaya butuh hasil nyata, bukan sekadar narasi. Cecep memang menyatakan tahun pertama akan fokus membenahi jalan, tapi dari postur anggaran belum terlihat,” kata Nandang saat menjadi tamu Podcast ‘Belum Terlambat’ dengan judul ‘Anatomi APBD Tasik: Antara Warisan Anggaran dan Target Politik‘ yang tayang di kanal YouTube KostaTV.
Menurut Nandang, kerusakan jalan di Tasikmalaya mencapai 60 persen. Upaya pembenahan membutuhkan dana besar dan keberanian politik. “Kalau kinerjanya biasa-biasa saja, harapan publik sulit terwujud,” ujarnya.
Nandang mengungkapkan, APBD Kabupaten Tasikmalaya 2025 saat ini masih dalam tahap perubahan. Proses ini berjalan alot karena adanya realokasi anggaran yang memotong sebagian pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Cecep berani melakukan cut off dan pergeseran anggaran. Tapi tanpa perhitungan politik yang matang, ini memicu perlawanan di DPRD,” katanya.
Baca: Instruksi Tambang KDM Dinilai Shock Therapy, Bukan Solusi Permanen
Pihaknya pun menyarankan pemerintah daerah dan DPRD menyepakati dulu prioritas bersama, agar proyek pelayanan publik tidak terhenti.
Salah satu sorotan adalah besarnya belanja hibah yang mencapai ratusan miliar rupiah, lebih besar dibanding belanja infrastrukturnya yang hanya 8 persen. “Kalau mau dikurangi, jangan cuma ganti penerimanya. Ubah polanya,” ucap Nandang.
Masalah lain, kata Nandang, adalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang awalnya Rp28 miliar kini tersisa sekitar Rp4 miliar. Padahal, BTT penting untuk penanganan bencana yang tidak bisa diprediksi.
“Di Tasik ada dua titik bencana yang belum tertangani, salah satunya di Cibalanarik. Realokasi saja dari dana yang ada, ini darurat,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan penurunan drastis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dari Rp103 miliar menjadi sekitar Rp33-37 miliar. Selisih sekitar Rp70 miliar itu terjadi hanya dalam waktu dua bulan. “Dibelanjakan untuk apa? Ini harus dijelaskan. DPRD punya data hasil audit BPK, tapi apakah dibaca dan diawasi?” tuturnya.
Nandang menegaskan, transparansi dan kesepakatan politik menjadi kunci agar janji perbaikan infrastruktur tidak tertunda. “Kalau prosesnya berlarut seperti ini, rakyat yang rugi,” pungkasnya.
