KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hanya akan menerima anggaran sebesar Rp6,3 triliun pada 2026. Jumlah itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 dan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Agustus 2025.
“Untuk IKN, saya mungkin cek dulu ya, Rp6,3 triliun untuk IKN di 2026,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.
Anggaran tersebut memang naik dibanding outlook 2025 yang sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlahnya tidak sampai separuh dari anggaran OIKN tahun ini yang mencapai Rp13,5 triliun.
Jauh dari Usulan Basuki
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono sebelumnya mengajukan kebutuhan anggaran Rp21,18 triliun untuk tahun depan. Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, ia menjelaskan dana itu diperlukan untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, embung, sistem air minum, hingga infrastruktur jalan di kawasan pusat pemerintahan.
“Kami membutuhkan tambahan Rp16,13 triliun dari pagu indikatif Rp5,05 triliun. Jadi total kebutuhan anggaran 2026 sekitar Rp21,1 triliun,” kata Basuki, Selasa, 8 Juli 2025.
Baca: Isu Moratorium Menguat, ASN 15 Kementerian Siap Hijrah ke IKN
Secara keseluruhan, Basuki memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan IKN pada periode 2025–2028 mencapai Rp48,8 triliun. Rinciannya, Rp14,4 triliun pada 2025, Rp17,08 triliun di 2026, Rp14,64 triliun di 2027, dan Rp2,68 triliun pada 2028.
Kementerian PU Hentikan Proyek Baru
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan menghentikan pengerjaan proyek IKN tahun depan. PUPR hanya menuntaskan kontrak tahun jamak (multiyear contract/MYC) yang dimulai sejak 2022.
“MYC belum selesai semuanya. Mudah-mudahan 2025, paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Senin, 25 Agustus 2025.
Sejak awal, PUPR menjadi penanggung jawab pembangunan IKN karena OIKN belum beroperasi penuh. Kini, dengan dukungan ASN, sarana, dan prasarana, OIKN diharapkan mampu mengambil alih penuh proses pembangunan.
Presiden Prabowo Subianto pun menugaskan Basuki untuk memprioritaskan pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif sebagai pusat pemerintahan di IKN.
