KOROPAK.CO.ID – Pagi itu, 10 Januari 1966, Jakarta bergolak. Udara terasa berat oleh ketegangan politik yang telah menumpuk sejak tiga tahun sebelumnya. Di bawah langit yang mendung oleh krisis, sepuluh ribu mahasiswa bergerak meninggalkan kampus Universitas Indonesia di Salemba.
Mereka berjalan berbaris, menuju Senayan. Suara langkah kaki dan teriakan tuntutan menggema, mengiringi irama zaman yang sedang berubah. Indonesia kala itu berada di tepi jurang.
Hiperinflasi mencapai enam ratus persen, harga bahan pokok melambung tak terjangkau, dan aroma ketidakpastian merasuki pasar-pasar kota. Di desa-desa, krisis telah terasa sejak 1963, tetapi ketika ia merambah kota, kesabaran mahasiswa habis. Mereka turun ke jalan.
Di bawah payung Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), mereka merumuskan Tritura – Tiga Tuntutan Rakyat: Bubarkan PKI, Ganyang Menteri Plintat-Plintut, dan Turunkan Harga. Sebuah seruan sederhana namun sarat makna. Tritura bukan sekadar slogan; ia adalah gema suara rakyat yang merasa terhimpit oleh situasi.
Sejarawan Francois Railon menulis bahwa sepanjang 1966, aksi-aksi mahasiswa mendapatkan simpati publik. Mereka membawa semangat nonkonformis, menolak diam terhadap ketidakadilan. Dari Istana Negara, Istana Bogor, hingga kementerian, mahasiswa mendatangi pusat-pusat kekuasaan.
Uniknya, 10 Januari itu bertepatan dengan bulan Ramadhan. Yozar Anwar dalam Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian menggambarkan bagaimana para mahasiswa berpuasa di bawah terik matahari. Mereka berteriak, berorasi, namun tetap menjaga kesucian ibadah.
Solidaritas terasa nyata. Christianto Wibisono menulis bahwa mahasiswa non-Muslim pun menahan diri untuk tidak merokok atau makan di depan kawan-kawan mereka yang berpuasa. Mereka menunggu, menuntut agar ada menteri atau wakil perdana menteri yang mau menerima Tritura.
Baca: Super Semar: Surat Mandat yang Mengubah Sejarah Indonesia
Soe Hok Gie, aktivis yang kelak menjadi simbol keberanian generasi itu, mencatat dengan penuh rasa haru: demonstran yang berpuasa itu tetap sujud di jalan raya ketika azan berkumandang. Mereka beribadah di bawah terik matahari, lalu kembali bersuara menuntut keadilan.
Ketika panser datang, mereka justru berbaring di jalan. Spontanitas itu membuat sebagian aparat terdiam, bahkan simpati. Hari itu menjadi penanda kebangkitan gerakan mahasiswa. Tetapi gelombang tak berhenti di situ.
Dari Tritura ke Supersemar
Setelah sempat berhenti karena Lebaran, api perlawanan menyala lebih besar. Tuntutan tak hanya soal harga atau PKI, tetapi mulai mengarah pada posisi Bung Karno. Presiden merespons dengan mengundang perwakilan mahasiswa ke Sidang Kabinet Dwikora di Istana Bogor pada 15 Januari 1966. Namun yang diundang bukan KAMI, melainkan GMNI membuat mahasiswa kian kecewa.
Hasil sidang kabinet tak memuaskan. Bung Karno bahkan mengkritik metode unjuk rasa dan menolak disalahkan atas lonjakan harga. Reshuffle kabinet pada 21 Februari 1966 yang masih mengakomodasi tokoh-tokoh kiri, hanya memperburuk keadaan.
Demonstrasi meledak lagi. Bentrokan di depan Istana Negara pecah. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, tewas ditembak pasukan Cakrabirawa. Keesokan harinya, KAMI dibubarkan paksa oleh Presiden. Namun, pembubaran itu tak meredam gejolak.
Bung Karno kian terpojok. Pada 11 Maret 1966, sebuah dokumen yang kelak menjadi sakral dalam sejarah politik Indonesia lahir – Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) – yang memberi wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dari titik itulah, arah sejarah Indonesia bergeser menuju Orde Baru.
