Koropak.co.id – Tasikmalaya – Puluhan massa dari Rumah Kerja Relawan Indonesia (RKRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (10/9/2025). Mereka menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas DPRD tahun 2025 yang tercatat mencapai Rp13 miliar.
RKRI menilai anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi masyarakat. Menurut mereka, dana miliaran rupiah itu seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pengadaan obat di rumah sakit, kesejahteraan guru honorer, dan penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Aksi ini juga menyinggung soal instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Namun, berdasarkan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), perjalanan dinas DPRD Kota Tasikmalaya masih tetap dianggarkan dengan jumlah besar.
Baca: Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Pilih Jurus Seribu Saat Ditanya Tunjangan Rumah
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, menyebut persoalan tersebut hanya merupakan perbedaan persepsi disangkanya kita tidak melakukan intruksi presiden. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut detail penggunaan anggaran tersebut.
Selain anggaran perjalanan dinas, publik juga menyoroti tunjangan perumahan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025, tunjangan rumah Ketua DPRD mencapai hampir Rp30 juta per bulan, di luar sembilan pos penghasilan lainnya.
Saat dimintai keterangan terkait hal tersebut, Aslim kembali menyampaikan jawaban singkat. “Harus kita lihat dulu detailnya,” katanya.
Wartawan mencoba meminta keterangan kepada Plt Sekretaris Dewan. Namun saat didatangi ke ruang kerjanya, ia tak tampak. Hingga petang, keberadaan Plt Sekwan pun tak diketahui.
Isu perjalanan dinas dan tunjangan rumah DPRD ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama kalangan mahasiswa dan aktivis, yang menilai penggunaan anggaran daerah perlu lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Baca: Satu Wilayah dengan Ketua DPRD Kota Tasik, Mak Oyeh Terabaikan Pemerintah
