KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan siswa di sejumlah daerah. ICW menilai pelaksanaan program ini sarat masalah, mulai dari lemahnya standar operasional prosedur (SOP) hingga potensi dibajak untuk kepentingan politik.
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah melakukan audit total MBG dan memastikan pendampingan bagi korban keracunan.
“Program ini harus dihentikan dulu, lalu dievaluasi menyeluruh. Korban yang dirugikan, termasuk siswa yang keracunan, perlu mendapat pendampingan,” kata Eva di Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Eva menilai banyak aspek yang harus diperjelas pemerintah, mulai dari petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, hingga SOP. Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi mutlak diperlukan agar program tidak dimanfaatkan segelintir pihak sebagai ajang promosi politik.
Baca: BGN Bentuk Tim Investigasi Keracunan MBG, Naniek: Kami Tak Cuma Omon-omon
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, senada dengan ICW. Ia menilai pola keracunan yang terjadi di banyak daerah menunjukkan adanya kegagalan sistemik.
“Kejadiannya sudah merata, bukan hanya di Jawa Barat. Mestinya pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menghentikan total MBG,” ujar Ubaid.
Menurut Ubaid, penghentian sementara akan memberi ruang bagi pemerintah melakukan audit investigatif dan perbaikan sistem secara menyeluruh. “Jangan hanya perbaiki di satu titik. Secara prinsip, semua bermasalah. Setop MBG, evaluasi, dan lakukan audit,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan siswa di Bandung Barat dilaporkan keracunan usai mengonsumsi makanan MBG. Pemerintah daerah setempat menetapkan status KLB dan menutup dapur penyedia MBG di Cipongkor.
