KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mencuat di berbagai daerah. Ribuan pelajar dilaporkan sakit usai menyantap makanan dari program pemerintah ini. Sejumlah pemerintah daerah bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mencegah kasus meluas.
Desakan agar pemerintah menghentikan sementara program bernilai triliunan rupiah itu datang dari organisasi masyarakat sipil, namun hingga kini belum direspons tegas.
Di tengah sorotan publik, langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu liputan jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia, menuai kritik. Pencabutan dilakukan Sabtu malam (27/9/2025), tak lama setelah Diana menanyakan persoalan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru pulang dari lawatan luar negeri.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan pencabutan tersebut. “Pukul 19.15 seorang petugas BPMI mengambil langsung ID Pers Istana Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin melalui keterangan tertulis, Minggu, 28 September 2025.
CNN telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan. Menurut Titin, pertanyaan yang diajukan Diana relevan dengan kepentingan publik. “Pelaksanaan program MBG sedang jadi perhatian masyarakat, dan pertanyaan itu kontekstual,” ujarnya.
Kritik Organisasi Pers
Pencabutan ID pers memicu reaksi dari berbagai organisasi jurnalis. Dewan Pers mengingatkan Istana agar menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pers. “Biro Pers Istana sebaiknya memberi penjelasan agar tidak menghambat tugas jurnalistik,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyebut pencabutan kartu liputan itu berpotensi menghambat akses publik terhadap informasi. “Tindakan ini bisa dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik,” kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.
Baca: Nanik Deyang Bongkar Politikus yang Ngotot Minta Proyek Dapur MBG
Nada serupa datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Forum Pemred. Mereka mendesak agar akses liputan CNN Indonesia dipulihkan. “Negara harus memastikan tak ada penghalangan kerja jurnalistik, termasuk di lingkungan Istana,” kata Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers bahkan mengecam tindakan BPMI. “Kami mendesak BPMI meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik Diana,” ujar Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.
Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, menegaskan penghalangan kerja jurnalistik merupakan pelanggaran hukum dan demokrasi.
Rapat Darurat Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah menggelar rapat koordinasi khusus di Kementerian Kesehatan, Minggu siang. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo.
“Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap seluruh kasus keracunan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara,” kata Zulhas.
Ia menambahkan seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga akan dilibatkan untuk memantau pelaksanaan program.
Respons Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana akan mencari jalan keluar terbaik. “Saya sudah perintahkan BPMI berkomunikasi dengan CNN Indonesia. Pertemuan akan digelar Senin ini,” katanya.
