KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanda sejumlah daerah. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) digelar pada Minggu, 28 September 2025, untuk menyusun langkah pencegahan agar insiden serupa tak kembali terulang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tenaga ahli gizi untuk mendampingi Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki tata kelola penyajian MBG. “Ahli gizinya sedang saya persiapkan. Untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes,” katanya usai rapat.
Budi belum merinci jumlah ahli yang akan diterjunkan. Namun ia menegaskan pemerintah menargetkan perbaikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selesai dalam waktu satu bulan. “Mulai dari standar kebersihan, tenaga kerja, hingga proses penyajian, semua harus memenuhi syarat,” ujarnya.
Penutupan Dapur Bermasalah
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan dapur SPPG yang terindikasi bermasalah akan ditutup sementara. “Keselamatan adalah prioritas utama. Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut masa depan generasi penerus,” katanya.
Langkah ini akan disertai evaluasi menyeluruh, sterilisasi alat makan, dan perbaikan sanitasi, khususnya pengelolaan limbah. Pemerintah juga mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.
Baca: Nanik Deyang Bongkar Politikus yang Ngotot Minta Proyek Dapur MBG
Investigasi Dua Jalur
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan dua tim investigasi telah dibentuk. Tim pertama berada di bawah Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) dan akan bekerja sama dengan Polri, BIN, BPOM, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah.
Tim kedua bersifat independen dan terdiri dari para ahli lintas disiplin, mulai dari kimia, farmasi, hingga juru masak profesional. “Kami ingin memastikan proses investigasi berjalan transparan,” kata Nanik.
Hotline 24 Jam
BGN juga meluncurkan saluran pengaduan khusus MBG yang dapat diakses masyarakat mulai Senin hingga Jumat, pukul 09.00–22.00 WIB. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, laporan masyarakat akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi: 0882-9380-0268 dan 0882-9380-0376. Saluran ini diharapkan membantu mempercepat deteksi masalah di lapangan,” kata Khairul.
