KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah setelah kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa lembaganya tak akan berkompromi dalam urusan keselamatan publik.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan. Nonaktif sementara ini bagian dari evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin, 29 September 2025.
Sampel makanan dari puluhan SPPG itu kini diuji laboratorium oleh BPOM. Hasil pengujian akan menentukan apakah SPPG yang bersangkutan bisa kembali beroperasi. BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk memantau potensi keracunan lebih dini.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebut langkah itu penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan. “Kami ingin memastikan persoalan serupa cepat terpantau dan ditangani,” katanya.
Baca: Pemerintah Perkuat Tata Kelola Usai Ribuan Siswa Keracunan Massal MBG
Instruksi Presiden
Presiden Prabowo Subianto turut turun tangan. Dalam rapat dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih, ia memerintahkan seluruh dapur MBG memperketat kebersihan.
“Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai peralatan modern, untuk membunuh semua bakteri,” kata Prabowo saat menghadiri Munas PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Prabowo juga memerintahkan agar setiap dapur MBG dilengkapi alat uji (test kit) sehingga makanan diuji sebelum didistribusikan. “Ini untuk memastikan tidak ada lagi kasus keracunan. Semua harus dicek sebelum diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan terkait program MBG. BGN berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh, dari rantai pasok bahan pangan hingga distribusi.
