KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan gunungan uang senilai Rp13 triliun di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Tumpukan uang hasil sitaan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) itu menjadi pemandangan langka sekaligus simbol kerja keras korps Adhyaksa dalam mengembalikan kekayaan negara.
Uang senilai Rp13.255.244.538.149 itu merupakan pengganti kerugian negara dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada periode 2021–2022. Dana tersebut diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden.
“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang telah bekerja keras melawan korupsi, manipulasi, dan penyelewengan,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menilai pengembalian uang ini sebagai “tanda baik” di tahun pertama pemerintahannya. Tepat setahun sejak ia dilantik, ia menyebut capaian Kejaksaan sebagai bukti nyata bahwa lembaga penegak hukum masih punya taring dalam menyelamatkan aset negara.
“Ini tanda-tanda baik. Kejaksaan menunjukkan kerja keras, kerja gigih, kerja berani,” katanya.
Presiden juga menegaskan dana Rp13 triliun itu tidak akan dibiarkan mengendap. Ia berencana menggunakannya untuk membangun 8.000 sekolah dan sekitar 600 kampung nelayan.
“Dengan Rp13 triliun, kita bisa merenovasi ribuan sekolah. Lalu membangun 1.100 desa nelayan sampai 2026. Satu kampung bisa menampung 2.000 keluarga, berarti 5 juta orang bisa hidup layak,” tutur Prabowo.
Baca: Tegur Kejaksaan dan Polri, Prabowo: Jangan Kriminalisasi Rakyat Kecil
Di balik apresiasi itu, Prabowo juga melayangkan peringatan keras kepada institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Ia menegaskan agar aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi dalam bentuk apa pun.
“Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apa pun,” ucapnya di hadapan jaksa-jaksa yang hadir.
Ia menuturkan, dirinya kerap menerima laporan dari daerah tentang oknum jaksa yang “bermain perkara”. Prabowo menegaskan bahwa praktik seperti itu harus dihentikan, terutama bila menyasar rakyat kecil.
“Orang kecil itu hidupnya sudah susah. Jangan diperberat dengan mencari-cari perkara. Saya bahkan dengar anak SD ditangkap karena mencuri ayam. Itu tidak masuk akal,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung kasus seorang ibu yang ditangkap karena mencuri pohon. Ia menyebut peristiwa semacam itu mencerminkan ketimpangan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Penegak hukum harus punya hati. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, angkara murka. Kalau perlu, jaksa dan hakim pakai uangnya sendiri bantu rakyat kecil,” kata Prabowo.
Ia menutup sambutan dengan nada emosional. “Saya panggil anak itu ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Karena tugas kita bukan menghukum, tapi menegakkan keadilan,” tutupnya.
