KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Di halaman Istana Kepresidenan, Kamis siang, 6 November 2025, Bahlil Lahadalia berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaan wartawan. Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menghela napas pendek.
Lalu ia melontarkan satu kalimat yang segera menggema di ruang publik: “Bila perlu, semua mantan presiden Republik Indonesia dipertimbangkan untuk diberi gelar pahlawan nasional.”
Kalimat itu bukan sekadar usulan. Di tengah kontroversi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, pernyataan Bahlil terdengar seperti ajakan untuk menuntaskan perdebatan sejarah dengan cara yang lebih damai.
Bahlil tak menampik, Soeharto layak mendapat penghargaan atas jasa besarnya memimpin Indonesia selama 32 tahun.
“Negara ini harus menghargai jasa para tokoh bangsa. Apa yang dilakukan Pak Harto luar biasa, membawa Indonesia dari inflasi 100 persen, menciptakan lapangan kerja, hingga mencapai swasembada pangan dan energi,” ujarnya.
Dalam daftar 40 nama yang diusulkan Kementerian Sosial tahun ini, selain Soeharto, muncul pula nama Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahlil menilai, Gus Dur dan Presiden ke-3 BJ Habibie juga pantas diberi gelar pahlawan.
“Pak Gus Dur punya kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Pak Habibie juga. Semuanya lah,” katanya.
Gelombang Penolakan
Namun tak semua sepakat. Dua hari sebelum pernyataan Bahlil, sebanyak 500 aktivis dan akademisi berkumpul di Kantor LBH Jakarta, Menteng, untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Deklarasi itu dibacakan lantang oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Ia menyebut ada empat alasan utama mengapa koalisi masyarakat sipil menolak gelar tersebut.
Baca: Fadli Zon Pastikan Semua Calon Pahlawan Nasional Penuhi Syarat, Termasuk Soeharto
“Pertama, pemerintahan Soeharto sarat pelanggaran HAM. Kedua, dikuasai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, mengekang kebebasan berpendapat, pers, dan akademik. Keempat, menciptakan ketimpangan sosial ekonomi yang tajam,” ujar Usman.
Bagi mereka, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan sekadar penghormatan simbolik. Itu adalah pengakuan moral yang bisa memupus ingatan kolektif bangsa terhadap luka masa lalu, dari Tanjung Priok hingga Trisakti.
Ingatan Kolektif yang Belum Usai
Kontroversi mengenai gelar pahlawan bagi Soeharto sejatinya bukan hal baru. Sudah tiga kali usulan itu muncul dan selalu berujung pada perdebatan panjang antara mereka yang mengingat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, dan mereka yang menyebutnya otoritarian paling kuat di Asia Tenggara.
Bagi sebagian kalangan, jasa Soeharto dalam menstabilkan ekonomi dan membangun infrastruktur sulit diingkari. Namun bagi banyak korban pelanggaran HAM dan pengekangan demokrasi, masa Orde Baru adalah periode penuh trauma.
Bahlil menyadari ketegangan itu, tapi ia tetap memilih posisi moderat. “Tidak ada manusia yang sempurna,” katanya. “Kita bisa menghargai jasa, tanpa menafikan kekurangan.”
Antara Jasa dan Luka
Wacana gelar pahlawan nasional bagi para presiden bukan hanya perkara penghormatan, tetapi juga ujian bagi cara bangsa ini menulis sejarahnya. Apakah jasa bisa menutup luka? Apakah penghargaan bisa berjalan seiring dengan pengakuan terhadap pelanggaran masa lalu?
Pertanyaan itu kini menggantung di Udara, di antara suara tepuk tangan pendukung Soeharto dan gema penolakan aktivis HAM yang menolak lupa.
