KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara yang digelar di Istana Negara, Senin, 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Putri Soeharto, Titiek Soeharto, hadir mewakili keluarga untuk menerima penghargaan tersebut. Gelar itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Dalam prosesi penyerahan, Prabowo secara simbolis memberikan piagam dan tanda kehormatan kepada Bambang Trihatmodjo, putra ketiga Soeharto. Soeharto menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.
Beberapa nama lain di antaranya Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh Nahdlatul Ulama KH Muhammad Kholil, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsinah.
Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun, sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) hingga lengser pada masa Reformasi 1998. Meski demikian, penetapan gelar pahlawan bagi sosok yang dijuluki “Bapak Pembangunan” itu memunculkan perdebatan publik.
Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai keputusan pemerintah sebagai langkah yang “mengecewakan”.
Baca: Bahlil Usul Semua Presiden Jadi Pahlawan Nasional, Soeharto Kembali Jadi Perdebatan
“Hari ini Kemensos lewat menterinya sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mewakili koalisi tersebut, Selasa (21/10).
Penolakan juga datang dari kalangan pesantren. KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU, mengaku tidak setuju jika Soeharto dijadikan pahlawan nasional.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, seperti dikutip dari NU Online, Minggu (9/11).
Menurut Gus Mus, banyak ulama dan kalangan pesantren mengalami ketidakadilan selama pemerintahan Soeharto. Sejumlah pihak menilai kontroversi ini tidak terlepas dari catatan pelanggaran HAM, otoritarianisme, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mewarnai masa pemerintahannya.
Meski menuai kritik, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah dan pengakuan terhadap jasa pembangunan ekonomi serta stabilitas nasional pada masa pemerintahannya.
