KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menginisiasi gerakan “No Tax for Knowledge” yang bertujuan mendorong relaksasi pajak bagi industri media. Upaya ini dinilai penting agar institusi jurnalistik tetap berkelanjutan dan mampu menyediakan informasi berkualitas bagi publik.
Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menyampaikan hal tersebut usai kegiatan Run for Good Journalism 2025 by Forum Pemred yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu (16/11).
Menanggapi aspirasi tersebut, Menkeu Purbaya mengatakan pihaknya mendengar keluhan para pemimpin redaksi mengenai tantangan bisnis media saat ini. Ia menilai media memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kebijakan publik.
“Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diem aja,” kata Purbaya.
Ia menegaskan bahwa media harus terus mengkritisi kebijakan pemerintah untuk mencegah kesalahan yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. “Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya,” ujarnya.
Baca: Mediapreneur Talks di Tasikmalaya Bahas Masa Depan Bisnis Media dan Jurnalisme Berkualitas
Retno menjelaskan bahwa inisiatif tersebut ditujukan untuk lembaga jurnalistik yang terverifikasi dan konsisten menghasilkan informasi yang akurat.
“‘No Tax for Knowledge’ ini maksudnya adalah untuk lembaga-lembaga institusi jurnalistik yang bagus, yang terverifikasi, yang memberikan edukasi dan informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” kata Retno.
Menurutnya, relaksasi pajak dibutuhkan agar media mampu mempertahankan keberlanjutan operasional dan tetap menjalankan fungsi edukasi bagi publik. “Supaya kita semua sustain, dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” lanjutnya.
Retno menambahkan bahwa Forum Pemred terus mendorong insan jurnalis untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan berintegritas, terutama di tengah derasnya arus misinformasi. “Karena kita pasti semua merasakan di tengah badai informasi ini informasi hoaksnya banyak banget, nah di situlah peran jurnalis,” ujarnya.
Inisiatif “No Tax for Knowledge” disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan media tetap kuat, independen, dan mampu menjalankan peran demokratisnya bagi masyarakat.
