KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai masuknya minyak goreng ilegal sebanyak 2,04 ton sebagai ironi besar, mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Kekesalan itu diungkapkan Amran setelah menerima laporan penyelundupan beras dan berbagai komoditas lain melalui Batam, Kepulauan Riau, pada Senin malam, 24 November 2025.
“Ini minyak goreng, sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk? Ini menjadi perhatian kita semua,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa, 25 November 2025.
Amran mengatakan laporan itu masuk setelah waktu magrib melalui kanal Lapor Pak Amran. Pemeriksaan lapangan dilakukan hingga lewat tengah malam.
Dari hasil penindakan, aparat mengamankan 40,4 ton beras ilegal beserta sejumlah komoditas lain, termasuk 2,04 ton minyak goreng yang membuat Amran heran, sebab Indonesia merupakan produsen crude palm oil (CPO) terbesar secara global.
Data Kementerian Pertanian per 13 November menunjukkan produksi CPO Indonesia mencapai 48,12 juta ton sepanjang tahun ini, naik dari 47,47 juta ton pada tahun sebelumnya. Angka itu menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sehingga masuknya minyak goreng ilegal dinilai anomali yang tidak dapat dibenarkan.
Laporan penyelundupan di Batam langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi cepat antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, hingga Dandim setempat. Kapal pembawa barang ilegal berhasil diamankan bahkan sebelum sepenuhnya bersandar di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.
Baca: Beras Premium Food Station Tak Sesuai Mutu, Kementan: Jangan Permainkan Rakyat
Selain minyak goreng, aparat juga menyita 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, dan 30 dus produk frozen food. Lima anak buah kapal kini menjalani pemeriksaan, sementara seluruh barang ilegal disegel menunggu proses hukum.
Amran mengingatkan dampak terberat dari masuknya barang ilegal bukan pada volumenya, melainkan pada psikologis jutaan petani. Ia menekankan komoditas impor dapat menurunkan semangat petani dan mengancam produksi nasional. “Pemerintah tidak boleh membiarkan hal itu terjadi,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada aparat yang terlibat dalam penindakan dan memastikan proses hukum akan berjalan tuntas. Jalur penyelundupan akan ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dalam negeri.
Amran juga mengingatkan komitmen pemerintah di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dalam rangka menuju swasembada.
Ia menegaskan bahwa meskipun Batam berstatus free trade zone, kawasan itu tetap berada dalam yurisdiksi Indonesia, sehingga pergerakan komoditas pangan harus mengacu pada kebijakan pusat. Beras dan minyak goreng, menurutnya, merupakan komoditas strategis dan sensitif, bukan barang dagangan biasa.
Penindakan di Batam menyusul temuan sebelumnya, ketika Amran menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh. Pada 24 November malam, 40,4 ton beras ilegal kembali ditemukan di Batam. Penyelundupan itu dilakukan melalui jalur laut sebelum berhasil diamankan aparat.
Pemerintah menilai praktik impor ilegal berpotensi merusak stabilitas harga, melemahkan motivasi petani, hingga mengganggu target swasembada beras 2025.
