KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung pihak yang hanya sekali datang ke wilayah bencana di Sumatra namun merasa paling berjasa. Ia membandingkan klaim tersebut dengan besarnya bantuan negara yang disebut telah mencapai nilai triliunan rupiah, jauh di atas donasi perseorangan sebesar Rp10 miliar.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” kata Endipat dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip detikcom, Senin (8/12).
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan maksimal sejak awal bencana terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Karena itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi mengenai kerja pemerintah agar publik mendapatkan gambaran yang utuh.
“Jadi yang kira-kira seperti itu Bu. Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” ujarnya.
Endipat kemudian menyinggung ketimpangan persepsi publik terkait bantuan pemerintah.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.
Ia meminta Komdigi aktif mempublikasikan bantuan-bantuan pemerintah ke wilayah terdampak, sehingga tidak terjadi salah persepsi akibat informasi yang lebih viral dari pihak non-pemerintah.
Baca: Kunjungi Aceh Lagi, Prabowo Beri 7 Arahan Penting untuk TNI–Polri dan Pemda
“Saya cuma ingin mencoba memberikan masukan kepada Komdigi dan ingin mendukung Komdigi ke depan bagaimana Komdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bu,” kata Endipat.
Ia mencontohkan kerja Kementerian Kehutanan yang menurutnya telah melakukan reboisasi besar-besaran, namun tidak tersampaikan secara luas hingga kementerian tersebut terus dikritik.
“Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar Endipat.
Dia juga menyinggung peran kepolisian yang disebut telah melakukan langkah-langkah penting terkait pemulihan hutan di Sumatra, namun kinerjanya tidak viral seperti konten media sosial lainnya.
“Sebagai contohnya lagi teman-teman polisi dari awal juga sudah melaksanakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk apa, perbaikan hutan di Sumatera, tetapi tidak pernah juga terdengar secara masif,” katanya.
Endipat menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang kuat agar tidak kalah dari narasi pihak lain yang muncul di media sosial.
“Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” tutupnya.
