Koropak.co.id – Setelah melewati rentang waktu cukup lama, penantian ribuan honorer kategori dua/K-2 Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya berbuah madu.
Bertempat di taman wisata Pantai Sindangkerta Cipatujah, Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto menyerahkan petikan putusan Bupati Tasikmalaya tentang penetapan penugasan K-2, masing masing sebagai tenaga guru, kesehatan, teknis, administrasi dan tenaga penyuluh pertanian, Rabu (12/12/2018).
“Seluruh K-2 yang menerima petikan putusan Bupati Tasikmalaya ini, sudah masuk di dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, H. Mohammad Zein.
Sementara itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya, Nasihin menyebutkan, jumlah K-2 yang baru saja menerima petikan Bupati berjumlah 1.904 orang.
Penetapan penugasan ini, merupakan bentuk legalisasi honorer K-2 yang selama ini mendapat insentif dari dana hibah APBD, BLUD, Korpri maupun BOS, kemudian nantinya bisa mendapatkan insentif secara legal dari pemerintah baik melalui APBD maupun BOS.
“Dengan adanya surat penetapan tugas ini pun menjadi harapan ke depan, mendapat hak-hak seperti sertifikasi termasuk menjadi dasar pemerintah daerah mengajukan persyaratan kepada pemerintah pusat, untuk Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi honorer K-2,” tuturnya.
Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto mengatakan, penugasan K-2 sebagai sebagai salah satu bentuk penghargaan pemerintah terhadap jasa jasa honorer K-2 yang telah berbakti selama bertahun-tahun dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini.
“Ini tidak lain sebagai pengakuan pemerintah atas keberadaan honorer K-2 yang memang sangat diperlukan dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya ini. Penugasan ini juga sebagai legalitas bagi mereka mendapat tunjangan kesejehateraan secara legal dari pemerintah. Insyaallah 2019 nanti sudah dapat direalisasikan,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati menyebutkan, pemerintah masih memiliki PR besar yang harus mulai dipikirkan solusinya, yakni terkait tenaga sukwan.
“Pemerintah sangat mengakui kehadiran mereka. Meskipun tanpa jaminan kesejahteran yang jelas, tetapi mereka terbukti telah banyak berbakti. Sukwan harus saya perjuangankan. Salah satu peluang termungkin adalah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” tuturnya.
Maka kata dia, seiring dengan undangan Presiden Jokowi ke Purwakarta untuk membahas beberapa isu nasional termasuk soal P3K, ia menegaskan akan menyuarakan soal nasib sukwan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Undangannya pekan depan, ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan harapan para sukwan,” ucapnya.
Selain menyerahkan petikan, Bupati juga meresmikan penggunaan jembatan Bailey Pasanggrahan, sebagai jembatan sementara bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Jembatan bailey tersebut, menjadi sangat vital karena merupakan akses jalan yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Tasikmalaya dengan Garut.*
