Pemkot Tasikmalaya Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Publik
Koropak.co.id – Raihan Predikat B atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang diperoleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Batam, Kamis (25/1/2018) menjadi wujud implementasi keseriusan Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama jajaran SKPD dalam merealisasikan program-program yang terangkum dalam RPJMD.
Dalam rapor LHE AKIP atas Akuntabilitas Kinerja 2017, Pemerintah Kota Tasikmalaya meraih predikat Baik. Raihan tersebut diapresiasi melalui sebuah penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.
“Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah, dan melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja,” kata Menteri Asman.
Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, H Deden Mulyadi S.Sos., M.Si menuturkan salah satu tolok ukur penilaian LHE berdasarkan pada kesesuaian realisasi antara serapan anggaran dan kinerja pemerintah melalui SKPD dengan output yang berpihak kepada masyarakat.
Untuk target pencapaiannya, lanjut H Deden, ada dalam RPJMD yang harus dikejar dalam kurun waktu 5 tahun masa pemerintahan. Pola penyerapan anggarannya money follow program, yang artinya alokasi anggaran berbasis pada hasil, harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dari sisi penyerapan anggaran, jangan sampai anggaran terserap 100 persen sedangkan kinerja yang dihasilkan sama dengan serapan. Harus bisa melebihinya dan terpenting manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
H Deden menambahkan, tepat pada Kamis (25/1/2018) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
“SAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui SAKIP ini kita dituntut untuk menyusun program-program yang harus aplikatif. Melalui SAKIP ini masyarakat bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah, apakah manfaat programnya bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata H Deden.
Untuk di tahun selanjutnya, kata H Deden, pencapaian LHE Pemkot Tasikmalaya musti bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Terlebih dalam program prioritas tahun 2018-2022 sudah dicanangkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, LHE akan menjadi tolok ukur keberhasilan Pemkot Tasikmalaya bersama SKPD mencapai pelayanan publik dengan program-program yang berpihak kepada masyarakat.
“Untuk meraih peningkatan predikat LHE, kinerja SKPD musti meningkat. Dalam hal ini, SKPD dituntut untuk terus memiliki inovasi yang terus berkembang dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata H Deden.*
Advertorial
Penulis : E. Kuswara
