Kawal Program Pembangunan Perekonomian
Koropak.co.id – Berbagai macam permasalahan di daerah tidaklah dapat dituntaskan oleh kepala daerah saja, namun diperlukan pula daya dorong dan daya dukung dari stakeholder, termasuk halnya dari DPRD. Begitupun di Kabupaten Bandung Barat. Bersama pemerintah daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H Sunarya Erawan secara fokus menggarap bidang perekonomian.
Komisi II diketuai Dadan Supardan dari Fraksi Golkar yang dibantu Wakil Ketua Maryono dari Fraksi Gerindra, beserta Sekretaris H. Rahmat Mulyana dari Fraksi PDI P. Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat juga diperkokoh oleh 8 anggota perwakilan masing-masing fraksi, yakni Jejen Zaenal Aripin dari Fraksi PDI P; Deni Setiawan dari Fraksi PDI P; Asep Ihsan Rosyadi dari Fraksi PPP; H. Ade Wawan dari Fraksi PKB; Drs. H. Didik Agus T. dari Fraksi PKS; H. Cecep Lukman Nurhakim dari Fraksi Demokrat; Ir. Wawan Setiawan dari Fraksi Hanura; Doni Ahmad Muharam dari Fraksi PAN.
Dengan bidang kerja perekonomian dan keuangan, fokus cakupan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat diperluas meliputi Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; Bidang Peternakan dan Perikanan; Bidang Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan UMKM; Bidang Penanaman Modal; Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah; Bidang Ketahanan Pangan; Bidang Kepariwisataan; dan Bidang Perekonomian.
Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat senantiasa aktif mengadakan kegiatan yang bermuara pada fokus perekonomian, termasuk dalam mengkritisi pemerintah yang dinilai kurang tegas menertibkan minimarket ilegal. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan. Pihaknya menilai maraknya minimarket ilegal disebabkan lemahnya koordinasi SKPD terutama Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bandung Barat dalam menindak dan menertibkan minimarket ilegal. Padahal, Satpol PP merupakan pengawal dan penegak setiap peraturan daerah (Perda).*
Penulis : E. Kuswara
