KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penggunaan uang sitaan dari Kejaksaan Agung senilai Rp6,6 triliun yang telah masuk ke kas negara. Dana tersebut rencananya digunakan untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ketika sudah masuk ke rekening, sudah tidak bisa dibedakan yang mana, yang mana,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Kamis, 31 Desember 2025.
Purbaya juga memberi sinyal bahwa uang sitaan itu tidak akan digunakan untuk membangun 100 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Sumatera. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan anggaran pembangunan hunian tetap tersebut dari hasil penyisiran anggaran kementerian dan lembaga.
“Uangnya sudah ada itu dari penyisiran dana-dana apa anggaran APBN 2026 dari kementerian/lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang gak terlalu produktif. Sudah ada itu,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, uang sitaan dari Kejaksaan Agung dapat digunakan untuk kebutuhan lain, namun untuk saat ini dialokasikan guna menutup defisit anggaran.
Baca: Menkeu Purbaya Tindaklanjuti Aduan Pengusaha Lewat Kanal Debottlenecking
“Yang itu (uang sitaan) bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk saat ini ya itu (uang sitaan) mengurangi APBN kita, defisitnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan uang senilai Rp6.625.294.190.469,74 kepada negara melalui Menteri Keuangan. Uang tersebut merupakan akumulasi hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi serta penagihan denda administratif atas penyalahgunaan kawasan hutan.
Penyerahan uang dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Desember 2025, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar Rp6.625.294.190.469,74,” kata Burhanuddin di lokasi, dikutip dari detikNews.
