KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Dalam perjalanan panjang diplomasi Indonesia yang berpijak pada prinsip-prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan, sikap pemerintah yang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel kembali ditegaskan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Ia menyatakan bahwa posisi Indonesia hari ini bukanlah hal baru, melainkan manifestasi konsisten dari amanat konstitusi dan semangat anti-penjajahan yang menjadi fondasi bangsa sejak proklamasi.
“Muhammadiyah mendukung penuh sikap pemerintah. Ini bukan sekadar soal politik luar negeri, tapi soal jati diri bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan, dalam bentuk apa pun, harus dihapuskan,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5).
Pernyataan ini muncul menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya (28/5), yang menyatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika Palestina telah merdeka sepenuhnya. Sikap itu disampaikan Prabowo saat konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta.
Anwar menambahkan, bila Israel menginginkan relasi diplomatik dengan Indonesia, maka syarat historis dan moralnya jelas: penghentian penjajahan dan pengakuan atas kedaulatan Palestina.
“Peluang itu hanya terbuka jika Israel berhenti menjajah tanah Palestina dan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyatnya,” ujarnya.
Baca: Menggali Akar Konflik Israel-Palestina: Deklarasi Balfour sebagai Pemicu
Namun, bagi Anwar Abbas, pengakuan kemerdekaan Palestina bukanlah akhir tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Israel harus menghadapi konsekuensi hukum dan moral atas tindakan genosida serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Israel harus bertanggung jawab atas semua kejahatan dan penderitaan yang mereka timpakan selama ini. Ini bagian dari keadilan sejarah yang harus ditegakkan,” tegasnya.
Sikap Anwar ini memperpanjang narasi historis dukungan Indonesia terhadap Palestina, yang telah dimulai sejak era Presiden Soekarno. Dalam banyak forum internasional, Indonesia selalu berdiri tegak menyuarakan hak bangsa Palestina untuk merdeka, menjadikan isu ini sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri berbasis keadilan global.
Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa solusi dua negara (Two-State Solution) adalah satu-satunya jalan yang adil dan rasional untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Ia juga menyebut bahwa pengakuan atas eksistensi Israel sebagai negara berdaulat harus menjadi bagian dari solusi perdamaian menyeluruh.
Namun bagi tokoh-tokoh seperti Anwar Abbas, langkah menuju pengakuan itu harus didahului oleh penghentian semua bentuk agresi dan pendudukan yang melanggar prinsip dasar kemanusiaan—sebuah sikap yang tidak hanya bersandar pada politik, tetapi juga pada nilai historis dan konstitusional bangsa Indonesia.
