KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Pemerintah memastikan langkah tegas dalam memberantas praktik impor pakaian bekas atau balpres yang selama ini menjadi sumber utama bisnis thrifting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan segan menindak siapa pun yang menolak kebijakan pelarangan tersebut.
“Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Menurut Purbaya, pihak yang menolak kebijakan pemerintah justru mempermudah penegakan hukum karena secara tidak langsung mengakui keterlibatannya dalam praktik impor ilegal.
“Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa ‘saya pengimpor ilegal’, kan,” tuturnya.
Baca: Kualitas Coretax Disorot, Purbaya: Programmer Asing Selevel Lulusan SMA
Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aturan baru yang memberikan hukuman tambahan berupa denda bagi pelaku impor pakaian bekas.
Selama ini, penegakan hukum terhadap pelanggar hanya berhenti pada pemusnahan barang sitaan dan sanksi pidana penjara.
“Saya juga baru tahu istilah balpres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara. Saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Selain ancaman pidana dan denda, pemerintah juga berencana mem-blacklist pelaku impor balpres agar tak lagi dapat melakukan aktivitas perdagangan lintas negara.
Purbaya menyebut, pemerintah sudah mengantongi nama-nama pemain impor pakaian bekas ilegal yang akan menjadi sasaran penindakan berikutnya.
