KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon memastikan seluruh tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan memenuhi kriteria yang ditetapkan negara.
Pernyataan itu disampaikan Fadli di tengah perbincangan publik yang mengemuka setelah munculnya nama Presiden kedua RI, Soeharto, dalam daftar usulan.
“Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial sudah memenuhi syarat secara kriteria. Jadi tidak ada yang diusulkan tanpa dasar,” kata Fadli seusai menghadiri agenda di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Fadli menegaskan, Dewan GTK masih akan membahas daftar usulan tersebut sebelum menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan. “Kalau soal memenuhi syarat, iya, memenuhi syarat. Tapi keputusan final tetap di tangan Presiden. Kami tidak ingin mendahului,” ujarnya.
Dari 40 nama tokoh yang diajukan Kemensos, tercantum dua mantan presiden, Soeharto dan Abdurrahman Wahid, serta aktivis buruh Marsinah.
Proses penentuan nama-nama itu, kata Fadli, melalui jalur panjang mulai dari usulan masyarakat di tingkat daerah, pembahasan di provinsi, hingga pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan nasional di Kementerian Sosial (TP2GP).
Baca: Menbud Fadli Zon Ungkap Diplomasi Budaya Kunci Indonesia Mendunia
“Setelah melalui seminar dan diskusi publik, barulah nama-nama itu sampai ke Dewan GTK. Kami akan menilai berdasarkan keteladanan, jasa, serta kontribusi yang bersifat luar biasa terhadap bangsa,” kata politikus Gerindra itu.
Rencananya, pengumuman resmi penerima gelar pahlawan nasional akan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, usulan tersebut merupakan hasil pengumpulan aspirasi dari berbagai daerah selama beberapa tahun terakhir. “Beberapa nama sudah lama memenuhi syarat, ada juga yang baru diputuskan tahun ini. Termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah,” tuturnya.
Meski sebagian kalangan menilai pengajuan Soeharto menimbulkan kontroversi, Fadli memilih untuk tidak terbawa arus opini publik. Ia menekankan bahwa proses seleksi berjalan sesuai prosedur dan berbasis pada rekam jejak historis, bukan preferensi politik.
“Dewan ini bekerja secara objektif dan profesional. Kita menghormati perbedaan pandangan, tapi keputusan akhir tetap melalui mekanisme kenegaraan,” kata dia.
