KOROPAK.CO.ID – TASIKMALAYA – Keputusan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin untuk menghentikan sementara penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memicu sorotan. Para legislator di DPRD Kabupaten Tasikmalaya didesak turun tangan, menyikapi kebijakan yang dinilai janggal dan berpotensi merugikan publik.
Desakan itu datang dari Pemerhati Anggaran Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman. Ia meminta wakil rakyat tak sekadar menjadi penonton, tetapi aktif menelusuri alasan penghentian anggaran atau cut off yang diumumkan pada awal Juli ini.
“Di sini peran dewan harus nyata, tidak cukup hanya bicara. Mereka harus menelusuri secara mendalam, kenapa anggaran sampai di-cut off oleh bupati,” kata Nandang kepada wartawan sebagaimana dilansir dari laman Radar, Selasa, 8 Juli 2025.
Menurutnya, kebijakan ini tak bisa dilepaskan dari kondisi perencanaan fiskal daerah yang bermasalah. Ia menduga APBD 2025 memang disusun dalam posisi defisit sejak awal. “Logikanya tidak masuk. Belanja diperbesar, tapi pendapatan tetap. Ini jelas tidak sehat,” ujar Nandang.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dibongkar agar publik mengetahui alasan sebenarnya. Bila ditemukan dugaan penyimpangan, maka harus dilanjutkan ke proses hukum. “Kalau memang ada indikasi korupsi, jangan ragu dorong ke penegak hukum,” katanya.
Dampaknya sudah dirasakan. Sejumlah layanan publik dan proyek pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya kini tersendat. Jalan rusak tak kunjung diperbaiki. “Yang rugi tentu masyarakat. Karena anggaran dihentikan, pembangunan ikut macet,” ucap Nandang.
Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin menyatakan kebijakan cut off diambil untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah yang belum stabil. Cecep, yang dilantik di tengah masa anggaran berjalan, mengklaim perlu merombak ulang struktur APBD lewat mekanisme Perubahan APBD 2025.
“Kalau seluruh anggaran sudah digunakan, lalu bagaimana kita memasukkan program prioritas dalam APBD Perubahan? Cut off ini agar kita bisa atur ulang,” kata Cecep, Minggu, 6 Juli 2025.
Baca: Minimarket Ilegal Marak, FK-GMNU dan KNPI Tasik Desak DPRD Tegakkan Perda
Cecep menegaskan dirinya tak menghentikan program, tetapi menahan realisasi anggaran sementara sampai APBD Perubahan disahkan. “Saya hanya ingin pastikan APBD Perubahan bisa akomodasi program prioritas nasional dan provinsi,” ujarnya.
Ia menyebut cut off diberlakukan karena dana Biaya Tak Terduga (BTT) senilai Rp28 miliar sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir. Dana itu telah digunakan untuk proyek tanggul laut dan perbaikan jalan.
Melalui instruksinya, Cecep memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda belanja, kecuali untuk keperluan wajib seperti gaji, listrik, air, tunjangan ASN dan honorarium tenaga non-ASN. “Belanja pengadaan dan pembayaran kegiatan dihentikan sementara,” kata dia.
Kebijakan ini, lanjut Cecep, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Ia juga merujuk surat Gubernur Jawa Barat tentang efisiensi fiskal.
Dana dari transfer pusat dan provinsi tetap berjalan, namun belanja yang bersumber dari APBD kabupaten ditangguhkan. “Pelaksanaan cut off ini salah satunya akibat habisnya BTT Rp28 miliar,” kata Cecep.
Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi mengakui penghentian belanja membuat sejumlah proyek mandek. Salah satunya, perbaikan jalan penghubung Tanjungjaya–Sukaraja yang longsor beberapa bulan lalu belum juga tuntas.
“BTT-nya sudah habis. Kalau anggarannya ada, pasti kami perbaiki,” kata Asep. Menurutnya, pemerintah daerah harus memfokuskan belanja pada kebutuhan yang paling mendesak.
Kini, publik menunggu sikap DPRD. Apakah lembaga legislatif itu akan turun tangan menyelidiki kebijakan cut off atau justru membiarkannya menjadi bagian dari kebiasaan fiskal yang tak transparan? “Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel. Masyarakat perlu tahu apa yang sedang terjadi,” kata Nandang Suherman.
