KOROPAK.CO.ID – JAKARTA – Pemerintah memastikan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan, meski wacana moratorium pembangunan mengemuka di parlemen.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proses relokasi ASN dari 15 kementerian akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Kementerian PAN-RB telah merancang pemindahan aparatur sipil negara dari 15 kementerian ke IKN dalam waktu dekat, sebagai bagian dari strategi pemindahan bertahap instansi pusat ke Nusantara,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu, 30 Juli 2025.
Menurut Basuki, per Juli 2025, sebanyak 1.170 ASN Otorita IKN telah menempati hunian di ibu kota baru. Selain itu, 109 tenaga kesehatan dari Kementerian Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit IKN juga telah mulai bekerja.
Beberapa pegawai dari Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perumahan turut dilaporkan sudah aktif berdinas di wilayah administratif baru tersebut.
Baca: Kolaborasi OIKN dan Masyarakat Adat Memohon Izin Leluhur untuk IKN
Pemerintah juga disebut telah menyelesaikan tahap persiapan pembangunan tahap dua, yang fokus pada gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Semua tahapan termasuk penganggaran telah rampung. Proses lelang untuk tahap dua akan dimulai awal Agustus 2025,” ujar Basuki.
Sementara itu, isu moratorium pembangunan IKN sempat mencuat usai Partai Nasdem menyarankan penghentian sementara proyek, jika pemindahan ASN tidak berjalan signifikan. Namun, pemerintah memastikan rencana pembangunan tetap berjalan sesuai jadwal.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam rencana strategis pembangunan IKN. Ia menyebut pembangunan sarana dan prasarana eksekutif, legislatif, serta yudikatif ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan.
“Sampai hari ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” kata Prasetyo, Jumat, 25 Juli 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
